Banda Aceh – Polemik terkait rencana pembatasan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik tajam datang dari akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Nasrul Zaman ST MKes, yang menilai kebijakan Pemerintah Aceh tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Dalam keterangannya, Nasrul secara tegas membantah alasan pemerintah yang menyebut program JKA tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan mampu. Ia menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ada tanpa didukung data yang jelas.
“Jangan ngawur. Apa pun yang disampaikan Pemerintah Aceh saat ini tidak bisa diterima secara ilmiah maupun akademis. Tidak ada argumentasi yang kuat. Katanya tidak tepat sasaran, orang kaya mana yang mau menerima JKA? Jangan fitnah juga,” ujarnya dengan nada tegas.
Nasrul juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam menyajikan data konkret terkait jumlah masyarakat mampu yang disebut-sebut turut menikmati fasilitas JKA. Menurutnya, tanpa data yang valid dan transparan, kebijakan pembatasan justru berisiko menimbulkan ketidakadilan sosial.
Lebih jauh, ia mencurigai bahwa alasan pembatasan JKA hanya menjadi dalih untuk mengalihkan anggaran ke sektor lain yang dinilai kurang mendesak. Ia menyebutkan bahwa anggaran program kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang masih tergolong rentan.
Sebagai solusi, Nasrul mengusulkan agar Pemerintah Aceh melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada proyek-proyek penunjukan langsung (PL) yang dianggap tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia bahkan secara terang-terangan menyarankan agar proyek pembangunan fisik seperti pagar masjid, pagar kuburan, hingga pemasangan paving block ditunda atau dialihkan anggarannya untuk menutupi kebutuhan JKA.
“Coret saja proyek-proyek PL yang bangun pagar masjid, pagar kuburan, atau pasang paving block. Coret semua, masukkan ke JKA. Program itu jauh lebih penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Nasrul juga menunjukkan dukungan terbuka kepada para mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi terkait keberlanjutan JKA. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi sosial masyarakat Aceh.
Dalam pernyataan yang cukup unik, Nasrul bahkan berkelakar akan memberikan nilai akademik tinggi bagi mahasiswanya yang aktif dalam aksi tersebut.
“Saya sampaikan di media sosial saya, ada mahasiswa S1, S2, S3 saya yang ikut aksi, saya kasih nilai A. Tidak usah masuk lagi, langsung A saja. Ini serius, karena mereka peduli pada nasib masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Nasrul, keberadaan JKA sangat krusial sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat miskin yang rentan jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi masalah kesehatan dalam keluarga.
Ia menggambarkan kondisi riil di lapangan, di mana satu anggota keluarga yang sakit dapat berdampak besar terhadap ekonomi rumah tangga.
“Bayangkan kalau bapaknya sakit, anaknya tiga, tambah istri, itu akan menambah kemiskinan. Kita sudah yang paling miskin di Sumatera, jangan sampai program pemerintah justru semakin memiskinkan rakyat. JKA harus tetap ada,” pungkasnya.
Isu ini pun semakin menguat di tengah masyarakat, dengan berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan akademisi, mendesak Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kembali kebijakan fiskalnya. Mereka berharap layanan kesehatan gratis melalui JKA tetap dipertahankan demi melindungi masyarakat dari risiko ekonomi akibat biaya kesehatan.
Perdebatan mengenai masa depan JKA kini tidak hanya menjadi isu kebijakan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di Aceh.(**)
Editor: Redaksi
