Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengundang para petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta berbagai pemangku kepentingan guna membahas penguatan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengembangkan berbagai sektor utama di Aceh. Diskusi ini mencakup bidang energi, pertambangan, perdagangan, hingga perhubungan.
Pertemuan berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, pada Senin (17/2). Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari berbagai perusahaan, instansi pemerintah, dan asosiasi yang memiliki peran kunci dalam pembangunan ekonomi Aceh.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah menegaskan komitmen pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya sebagai Wakil Gubernur, untuk mempermudah administrasi perizinan dan investasi di Aceh sesuai ketentuan Undang-Undang. Ia meminta para pelaku usaha untuk segera melaporkan jika menemui kendala birokrasi yang menghambat kegiatan mereka.
“Jika ada kendala apapun di lapangan, laporkan kepada kami. Jika ada yang mempersulit administrasi, laporkan kepada kami,” tegas Fadhlullah. Pernyataan ini, lanjutnya, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan dirinya selaku Wakil Gubernur. Presiden meminta agar pemerintah daerah mempermudah proses administrasi bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Aceh.
Selain itu, Fadhlullah juga mengimbau seluruh perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor cabang di provinsi ini. Ia menyoroti pentingnya peran perusahaan dalam memperkuat perekonomian lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.
“Aceh memiliki sumber daya yang cukup besar, namun mengapa kita masih berada di posisi provinsi termiskin pertama di Sumatera dan peringkat keempat di Indonesia? Ini menunjukkan adanya masalah yang harus kita benahi bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi Aceh, Fadhlullah menekankan perlunya pembangunan infrastruktur vital, terutama dalam sektor logistik. Salah satu contoh yang ia sampaikan adalah transportasi minyak sawit mentah (CPO), yang hingga kini masih diangkut menggunakan jalur darat. Hal ini menyebabkan kemacetan di jalan lintas, menghambat mobilitas masyarakat dan pelaku usaha lainnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Fadhlullah menyatakan bahwa Aceh membutuhkan tambahan dua pelabuhan angkutan barang, masing-masing di wilayah barat selatan dan timur Aceh. Usulan ini, kata Fadhlullah, telah disampaikan langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden, menurutnya, menyambut baik rencana tersebut dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh.
Menutup pertemuan, Fadhlullah mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun Aceh. “Mari kita berjalan seiring langkah, saling bersinergi dalam membangun daerah ini,” pungkasnya.
