Banda Aceh – Menyahuti pernyataan tegas Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad bahwa “transparansi menjadi kunci pemerintahan dan percepatan pembangunan”, bakal calon DPD RI sekaligus Inisiator Aceh Goet, Tarmizi Age, meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terbuka dalam menyampaikan informasi kegiatan dan proyek kepada masyarakat.
Setiap SKPA harus transparan dalam pelaksanaan program sesuai undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik RI Nomor 14 Tahun 2008.
Karena itu Tarmizi Age meminta setiap dinas di lingkungan Pemerintah Aceh mempublikasikan seluruh program, kegiatan, dan proyek yang dilaksanakan, baik berskala besar maupun kecil, melalui website resmi masing-masing SKPA serta media massa.
Rakyat Aceh menunggu kejujuran SKPA untuk membuka informasi kepada publik. Semua kegiatan pemerintah harus bisa diketahui masyarakat,” ujar Tarmizi Age, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan, termasuk kegiatan yang sedang dilaksanakan, lokasi proyek, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan hingga pemenang tender.
“Jangan tutupi informasi. Ini bahaya. Rakyat ingin tahu. Kapan Aceh maju kalau caranya begini terus? Tolong dibuka apa saja kegiatannya, siapa yang mengerjakan atau siapa pemenang tendernya, sehingga rakyat bisa ikut mengawal,” katanya.
Tarmizi menilai transparansi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, tetapi merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran.
“Pemerintah diharapkan membuka setiap informasi kepada publik sehingga rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi mengetahui ke mana anggaran digunakan. Jangan sembunyi-sembunyi, tidak bagus,” tegasnya.
Tarmizi Age juga berharap langkah yang disampaikan Wakil Gubernur Aceh tersebut benar-benar diikuti oleh seluruh pejabat dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan.
“Langkah tegas yang disampaikan Wakil Gubernur harus diikuti para pejabat di setiap dinas. Dengan begitu, Aceh bisa semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad),” ujarnya.
Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, Tarmizi Age yang akrab disapa Almukarram Eks Denmark mengaku khawatir persoalan ketertinggalan dan kemiskinan masih menjadi persoalan serius akibat pengelolaan pemerintahan yang dinilai belum optimal dan kurang transparan.
“Uang dan anggaran sebenarnya selama ini tidak kurang di Aceh. Namun, negeri ini masih berada dalam kondisi kemiskinan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan dan keputusan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, rakyat berhak memperoleh informasi mengenai program dan penggunaan anggaran pemerintah.
“Perlu rakyat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah setiap saat, karena setiap keputusan yang diambil berdampak langsung kepada mereka,” katanya.
Tarmizi menegaskan bahwa tujuan utama keberadaan pemerintah adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Keberadaan pemerintah sesungguhnya untuk menyejahterakan rakyat, bukan lain-lain. Jangan biarkan rakyat terus menderita dan sengsara,” tutup Tarmizi Age. (**)
Editor: Dahlan
