BANDA ACEH — Dugaan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp4 miliar untuk pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam Tahun 2024 berujung pada tuntutan pidana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari setempat menuntut empat terdakwa dengan hukuman penjara berkisar antara 4 tahun 6 bulan hingga 7 tahun 9 bulan.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang digelar secara virtual, Jumat (18/9/2026). Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Banda Aceh, perkara ini berakar dari pengelolaan dana hibah Panwaslih Kota Subulussalam Tahun 2024 yang bersumber dari APBK dan mekanisme dana Intercept pemerintah pusat.
Rincian Tuntutan Para Terdakwa
JPU memberikan tuntutan paling berat kepada Bendahara Pengeluaran Panwaslih Kota Subulussalam, Senen Sulistia Martha, sementara tiga terdakwa lainnya dijerat dengan dakwaan subsidair.
- Senen Sulistia Martha (Bendahara Pengeluaran): Dituntut 7 tahun 9 bulan penjara serta denda Rp500 juta (subsider 140 hari kurungan). Dinyatakan terbukti melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a, c, d UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
- Suhendri: Dituntut 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta (subsider 80 hari kurungan) berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor.
- Sumardi: Dituntut 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta (subsider 80 hari kurungan) berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor.
- Khairullah: Dituntut 4 tahun 9 bulan penjara serta denda Rp200 juta (subsider 80 hari kurungan) berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor.
Modus Pembelian Mobil Pribadi dan Anggaran Fiktif
Penyimpangan bermula dari alokasi anggaran sewa kendaraan operasional senilai Rp235,08 juta untuk enam unit mobil selama enam bulan. Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk menyewa kendaraan:
- Pembelian Mobil Pribadi: Tiga kendaraan justru dibeli untuk dimiliki pribadi oleh para terdakwa dengan total nilai Rp311 juta. Suhendri dan Sumardi masing-masing membeli Toyota Avanza 1.3 Transmover seharga Rp115 juta di PT Blue Bird Pool Medan (ditransfer oleh Senen pada 9 September 2024). Khairullah membeli mobil Vios seharga Rp81 juta (ditransfer oleh Senen pada 7 September 2024).
- Dokumen Fiktif: Untuk mengelabui pertanggungjawaban, pembelian dua unit Avanza dibuat seolah-olah merupakan objek sewa, sedangkan untuk mobil Vios milik Khairullah tidak dibuatkan bukti pertanggungjawaban.
- Sewa Sebagian & LPJ: Hanya Rp117,54 juta yang benar-benar digunakan untuk menyewa tiga kendaraan milik pihak ketiga (Denny Effendy, Ahmad Habibi, dan Safiah), sehingga terdapat sisa Rp117,54 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Panwaslih Kota Subulussalam belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pemko Subulussalam sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Aceh tertanggal 30 Desember 2025, total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp1.618.623.833.
Tuntutan Uang Pengganti Kerugian Negara
Selain sanksi pidana dan denda, JPU menuntut pembayaran uang pengganti kepada para terdakwa:
| Terdakwa | Uang Pengganti | Keterangan / Subsider Penjara |
| Suhendri | Rp115.000.000 | Dikurangi hasil lelang 1 unit Toyota Avanza yang disita. Jika tidak dibayar, dipidana 1 tahun 4 bulan. |
| Sumardi | Rp115.000.000 | Dikurangi hasil lelang 1 unit Toyota Avanza yang disita. Jika tidak dibayar, dipidana 1 tahun 4 bulan. |
| Khairullah | Rp81.000.000 | Jika tidak dibayar, dipidana 1 tahun 6 bulan. |
| Senen Sulistia Martha | Rp1.222.623.833 | Ditanggung bersama secara tanggung renteng dengan Denny Effendy (DPO). Jika tidak dibayar, dipidana 3 tahun 6 bulan. |
Catatan Uang Pengganti Senen: Nilai Rp1,22 miliar tersebut merupakan kalkulasi dari total kerugian negara (Rp1,61 miliar) yang telah dikurangi titipan uang dari Khairunnas (Rp75 juta) dan Sairun (Rp10 juta), serta memperhitungkan nilai beban pembelian tiga unit mobil (Rp311 juta) yang dituntut terpisah pada terdakwa Suhendri, Sumardi, dan Khairullah.
JPU meminta agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan akhir perkara ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
