LHOKSEUMAWE — Aktivitas galian C di Kota Lhokseumawe masih menyisakan berbagai persoalan terkait perizinan dan pengawasan. Berdasarkan data sementara Pemerintah Kota Lhokseumawe, tercatat ada 10 lokasi usaha galian C, namun baru satu lokasi yang dilaporkan telah mengurus surat rekomendasi untuk mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Aceh.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, Safriadi, mengungkapkan bahwa pihak pemda tidak mengetahui secara pasti apakah kesepuluh lokasi tersebut masih aktif seluruhnya atau tidak, sebab kewenangan perizinan sepenuhnya berada di tingkat provinsi.
“Hasil pendataan kami sebelumnya ada sepuluh lokasi usaha galian C. Namun saat ini tidak mengetahui pastinya apakah sepuluh tersebut masih aktif semuanya atau tidak, lantaran kewenangan izin berada di provinsi,” ujar Safriadi, Minggu, 4 Oktober 2026.
Dari sepuluh lokasi tersebut, baru satu kegiatan yang tercatat mengurus rekomendasi dari Pemko Lhokseumawe pada 12 Mei 2026, yang berlokasi di Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat. Kendati demikian, hingga kini Pemko Lhokseumawe belum mendapatkan informasi lanjutan mengenai status permohonan izin tersebut apakah sudah diterbitkan atau masih dalam proses.
Safriadi menjelaskan, kewenangan perizinan galian C berada di tangan pemerintah provinsi, sementara pemko hanya berwenang menerbitkan surat rekomendasi. Kondisi ini kerap menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan di lapangan. Di satu sisi, pemda bersama masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas galian C, namun di sisi lain mereka tidak memiliki kewenangan langsung dalam hal perizinan maupun penindakan pengawasan yang menyeluruh.
“Di sisi lain kita melihat izin kewenangan provinsi, seharusnya pengawasan juga berada di provinsi. Pemerintah daerah jika abai terhadap ini dan rusak lingkungan, pemerintah daerah juga kena dampaknya. Ini kan serba salah,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Safriadi berharap agar pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali pembagian kewenangan ini, serta mengembalikan wewenang perizinan dan pengawasan aktivitas galian C kepada pemerintah kabupaten/kota.
Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe juga telah menginstruksikan agar seluruh aktivitas galian C di wilayahnya dihentikan sementara waktu. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi darurat menyusul peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat pada awal Oktober 2026, yang dikhawatirkan dapat memicu risiko erosi, longsor, serta mengancam keselamatan infrastruktur dan permukiman warga.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
