Jakarta — Ancaman narkoba, judi online, penipuan digital dan kejahatan terorganisasi tidak lagi cukup dibaca sebagai persoalan kriminalitas. Dampaknya menjalar pada ketahanan keluarga, produktivitas masyarakat, kualitas generasi muda, hingga kemampuan Indonesia memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Di tengah tantangan tersebut, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memulai kepemimpinan sebagai Kapolri dengan agenda 100 hari yang menempatkan pemberantasan judi online, narkoba, kejahatan digital serta penguatan pelayanan kepolisian sebagai perhatian awal.
Peneliti ekonomi dan ketahanan nasional Caturida Meiwanto Doktoralina, Ph.D. menilai pengalaman Suyudi memimpin Badan Narkotika Nasional menjadi modal penting untuk membawa pendekatan keamanan yang tidak berhenti pada penindakan, tetapi menyentuh pencegahan dan perlindungan kualitas manusia Indonesia.
“Logikanya sederhana. Kalau Indonesia ingin maju, generasi penerusnya harus dijaga. Jangan sampai narkoba, judi online dan kejahatan digital menggerus karakter, produktivitas dan masa depan generasi muda,” kata Caturida di Jakarta, Minggu (4/10/2026).
100 Hari Harus Terukur, Bukan Sekadar Ramai Penindakan
Menurut Caturida, program 100 hari akan bernilai strategis apabila dikelola dengan logika berbasis bukti: kondisi awal ditetapkan sebagai baseline, intervensi dilakukan secara terarah, hasil diukur, lalu kebijakan dievaluasi. Dengan cara itu, publik dapat menilai perubahan yang benar-benar terjadi.
“Ukuran keberhasilan jangan berhenti pada berapa operasi dilakukan atau berapa perkara ditangani. Pertanyaannya: apakah korban berkurang, ruang digital lebih aman, peredaran narkoba dan judi online dapat ditekan, pelayanan membaik, dan kepercayaan masyarakat menguat?” ujarnya.
Momentum Kehadiran Irjen Pol. Cornelius Wisnu
Caturida juga menilai kehadiran Irjen Pol. Cornelius Wisnu Adji Pamungkas dalam momentum uji kelayakan dan kepatutan Suyudi menarik dicermati dari perspektif ketahanan nasional. Wisnu pernah menyusun Kertas Kerja Perorangan di Lemhannas RI berjudul “Penanggulangan Darurat Narkoba pada Generasi Muda Guna Ketahanan Bonus Demografi dalam Rangka Ketahanan Nasional”.
Menurut Caturida, momentum tersebut memperlihatkan relevansi kuat antara persoalan narkoba, kualitas generasi muda dan ketahanan nasional. Kehadiran itu tidak perlu dimaknai sebagai keputusan kebijakan tertentu, tetapi menjadi pengingat bahwa penanganan narkoba memerlukan cara pandang lintas sektor dari sudut pandang keamanan, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi harus bergerak dalam satu arah.
Keamanan Juga Menentukan Beban Ekonomi Negara
Narkoba, judi online dan kejahatan digital membawa biaya yang jauh melampaui kerugian korban langsung. Negara dan masyarakat dapat menanggung kehilangan produktivitas, biaya kesehatan dan rehabilitasi, penegakan hukum, pemasyarakatan, serta meningkatnya kerentanan keluarga.
Karena itu, Caturida mendorong riset cost of prevention versus cost of inaction: berapa biaya pencegahan yang diperlukan dibandingkan kerugian sosial-ekonomi yang muncul apabila negara terlambat bertindak.
“Jika pencegahan lintas sektor terbukti mampu menekan kerugian, maka keamanan bukan hanya cost centre. Keamanan adalah investasi pembangunan. Namun manfaat dan potensi penghematan APBN harus dihitung dengan data, bukan diasumsikan,” tegasnya.
Dari Asta Cita ke Kolaborasi POLRI-KAMPUS
Caturida melihat arah tersebut beririsan dengan Asta Cita dan program prioritas Presiden, terutama penguatan sumber daya manusia, keamanan, penegakan hukum dan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Karena itu, perguruan tinggi dinilai perlu mengambil peran lebih nyata melalui riset yang independen dan dapat diuji.
“Polri mempunyai data dan pengalaman lapangan, pemerintah mempunyai arah kebijakan, sedangkan kampus mempunyai metodologi dan kapasitas ilmiah. Hampir semua kampus memiliki roadmap penelitian. Mari petakan bagian yang dapat memperkuat program pemerintah tanpa kehilangan independensi akademik,” katanya.
Kolaborasi riset dapat diarahkan pada narkoba dan ketahanan generasi muda, judi online dan ekonomi rumah tangga, kejahatan siber, early warning system, keamanan investasi, efektivitas pelayanan kepolisian, biaya ekonomi kejahatan, serta pengukuran kepercayaan publik.
Optimistis, tetapi Harus Dibuktikan dengan Hasil
Caturida optimistis program 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program prioritas Presiden. Pengalaman di bidang penegakan hukum dan pemberantasan narkoba menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan sekaligus melindungi kualitas generasi penerus bangsa.
“Asta Cita bukan pekerjaan satu institusi. Pemerintah, Polri, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi dalam visi yang sama. Jaga generasinya, perkuat keamanannya, bangun kebijakannya berdasarkan data dan riset. Dengan sinergi itulah keamanan menjadi fondasi bagi kemajuan dan ketahanan Indonesia,” ujar Caturida.
Caturida juga menyampaikan keyakinannya bahwa kepemimpinan baru Polri dapat membuka ruang semakin luas bagi kolaborasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset dalam mendukung kebijakan keamanan nasional yang semakin presisi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Selamat kepada Bapak Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas amanah sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, kepemimpinan Bapak semakin memperkuat kedekatan Polri dengan rakyat, menghadirkan penegakan hukum yang adil, melindungi generasi penerus dari narkoba dan berbagai ancaman kejahatan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian Asta Cita dan penguatan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Caturida.[]
Editor: Dahlan
