BANDA ACEH — Lembaga Wali Nanggroe Aceh menegaskan komitmennya untuk terus merawat perdamaian dan mengawal pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Komitmen ini mengemuka saat Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang baru, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., beserta jajaran di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh.
Pertemuan strategis yang berlangsung pada Selasa, 3 November 2026 tersebut menjadi tonggak penting dalam merajut komunikasi formal maupun informal antarlembaga penegak hukum dan pemangku kekhususan di Bumi Serambi Mekkah.
Silaturahmi dan Pengenalan Pimpinan Baru
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah mempererat hubungan kelembagaan. Selain itu, momentum ini dimanfaatkan oleh Teuku Rahmatsyah untuk memperkenalkan diri secara resmi sebagai pimpinan baru di tubuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.
Dalam lawatannya, Kajati Aceh menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Lembaga Wali Nanggroe. Ia menekankan bahwa sinergi dan koordinasi yang kokoh antarlembaga merupakan kunci utama dalam mengahadapi berbagai persoalan strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berperspektif kekhususan.
“Petuah, arahan, serta pandangan dari Wali Nanggroe sangat kami butuhkan dalam memahami sejarah, dinamika sosial, hingga arah pembangunan Aceh ke depan,” ujar Teuku Rahmatsyah di hadapan Wali Nanggroe dan jajaran pejabat utama Lembaga Wali Nanggroe.
Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap filosofi historis dan regulasi kekhususan Aceh sangat esensial bagi jajaran Kejaksaan Tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum di daerah ini.
Penguatan Regulasi dan Landasan Hukum Kelembagaan
Salah satu isu krusial yang mendominasi diskusi kedua belah pihak adalah peluang kolaborasi dalam memperkuat landasan hukum serta regulasi yang menaungi kelembagaan di Aceh, termasuk Lembaga Wali Nanggroe.
Teuku Rahmatsyah menyatakan kesiapan Kejati Aceh untuk membangun kerja sama yang konstruktif. Kolaborasi ini diharapkan dapat mencakup pendampingan dan harmonisasi dalam pembahasan serta penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun qanun yang relevan dengan penguatan kelembagaan Wali Nanggroe secara komprehensif.
Menanggapi hal tersebut, Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menyambut baik semangat kebersamaan yang dibawa oleh Kajati Aceh. Wali Nanggroe memandang bahwa setiap produk hukum dan regulasi di Aceh harus senantiasa berpijak pada sejarah perjuangan, kedudukan kekhususan, serta keistimewaan yang dijamin oleh undang-undang.
“Penguatan kelembagaan di Aceh harus berjalan seiring dengan pemahaman yang utuh terhadap sejarah dan landasan hukum yang melahirkan berbagai kewenangan khusus Aceh,” tegas Wali Nanggroe.
Menjaga Perdamaian dan Kepentingan Masyarakat
Dalam pandangan Wali Nanggroe, stabilitas daerah dan keberlanjutan perdamaian yang telah dirajut pasca-MoU Helsinki merupakan aset mahal yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk unsur penegak hukum.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara Lembaga Wali Nanggroe dan Kejaksaan Tinggi Aceh tidak hanya berfokus pada aspek administratif regulasi, tetapi juga harus berorientasi pada terciptanya kepastian hukum yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Perdamaian Aceh yang telah terbangun harus terus dijaga melalui kerja sama seluruh unsur kelembagaan, dengan mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, serta kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membuka ruang komunikasi yang konstruktif.
Sinergi antara Lembaga Wali Nanggroe dan Kejati Aceh diharapkan mampu menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penegakan hukum yang berkeadilan, serta percepatan pembangunan yang selaras dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Editor: Dahlan
