BANDA ACEH – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat kerja bersama Dinas Pariwisata (Dispar) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di gedung DPRK Banda Aceh tersebut merupakan bagian dari fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan dewan untuk menelaah secara mendalam usulan program kerja serta pagu anggaran yang diajukan oleh kedua mitra kerja strategis tersebut.
Dalam forum tersebut, Komisi II mencermati keselarasan antara rencana kerja perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Penelaahan dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBK 2027 memiliki orientasi hasil yang jelas, efisien, dan terukur.
Pembahasan bersama Dinas Pariwisata dan DPMPTSP ini menjadi bagian dari upaya memastikan program dan alokasi anggaran pada sektor pariwisata serta penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kota Banda Aceh.
Pada sektor kepariwisataan, diskusi mengarah pada penguatan daya tarik destinasi, promosi wisata unggulan berbasis kearifan lokal dan syariat Islam, serta peningkatan kualitas ekonomi kreatif yang diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sementara itu, bersama jajaran DPMPTSP, pembahasan menitikberatkan pada strategi peningkatan iklim investasi daerah dan optimalisasi sistem pelayanan perizinan terpadu. Kemudahan, kecepatan, serta kepastian layanan perizinan dinilai menjadi faktor kunci dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRK Banda Aceh mendorong agar Dinas Pariwisata dan DPMPTSP dapat menyusun program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran mendatang.
Hasil dari rapat pembahasan ini selanjutnya akan dirumuskan sebagai bahan rekomendasi Komisi II untuk dibawa ke tahapan pembahasan anggaran berikutnya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh sebelum disahkan menjadi Qanun APBK Tahun Anggaran 2027. [Adv]
Editor: Dahlan
