Kota Jantho — Pelantikan dan Musyawarah Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Aceh Besar masa khidmat 2025–2030 berlangsung lancar dan penuh makna. Acara itu turut dirangkai dengan diskusi publik bertajuk Strategi dan Upaya Memberantas Praktik Rentenir dalam Lingkup Aceh Besar. Pelantikan dan Musyawarah Kerja PCNU Aceh Besar berlangsung di Komplek Dayah Ruhul Falah, Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kamis (19/6/2025).
Pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan pengangkatan pengurus oleh Ketua Tanfidziyah PWNU Aceh, Abu H. Faisal Ali, M.Pd, dan dilanjutkan pelantikan resmi oleh Rais Syuriah PWNU Aceh, Tgk. H. Nuruzzahri Yahya (Waled NU).
Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram dalam sambutannya mengajak seluruh Ormas Islam untuk aktif menjaga moral dan aqidah umat.
Ia menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan pelantikan tersebut, sekaligus mengucapkan selamat kepada para pengurus baru yang telah diberi amanah. “Apresiasi atas dedikasi pengurus sebelumnya dalam membangun Aceh Besar melalui kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Menurut Syech Muharram, Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi, tetapi bagian dari ruh keislaman masyarakat Aceh Besar. Ia menegaskan bahwa NU dan pemerintah daerah memiliki visi yang sejalan dalam menjaga kemurnian aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah. “Hari ini, para pengurus PCNU Aceh Besar merupakan kolega baru bagi pemerintah daerah. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga aqidah umat dan membangun Aceh Besar secara bermartabat,” tegasnya.
Namun demikian, Bupati juga menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah fenomena sosial dan budaya yang mulai bergeser dari nilai-nilai syariat. Ia menyoroti praktik pertunangan yang menurutnya sudah menyerupai pesta pernikahan, yang dalam Islam justru dianggap melanggar kaidah syar’i. “Coba lihat sekarang, pertunangan sudah seperti pesta walimah. Calon pengantin duduk bersanding di pelaminan, padahal itu diharamkan dalam agama. Ini menunjukkan lemahnya peran organisasi-organisasi Islam,” ujarnya dengan nada prihatin.
Syech juga mengingatkan tentang bahaya maraknya judi online, pergaulan bebas, dan berbagai pelanggaran moral lainnya yang kini semakin lazim di masyarakat. Bupati mempertanyakan ke mana peran organisasi keislaman dalam merespons persoalan-persoalan ini. “Kalau tidak segera direspon, ini akan menjadi pertanggungjawaban kita semua kelak di hadapan Allah. Jangan sampai organisasi Islam hanya ramai ketika politik, tapi sunyi saat umat memanggil,” katanya lantang.
Lebih lanjut, Bupati Muharram menyatakan komitmen Pemerintah Aceh Besar untuk kembali menghidupkan program pageu gampong sebagai bentuk ketahanan sosial masyarakat dari ancaman eksternal. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk NU, untuk bersatu dalam menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, dan membangun Aceh Besar yang islami dan beradab. “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Pemerintah Aceh Besar ingin membangun daerah secara inklusif. Saya yakin NU sebagai organisasi yang berakar kuat di tengah masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam membangun Aceh Besar ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Aceh Besar yang baru dilantik, Abi Muhammad Hafiz IB, SE, dalam sambutannya mengungkapkan refleksi mendalam mengenai kondisi NU di Aceh. Ia mengakui bahwa NU sempat berada dalam kondisi stagnan. “NU ini organisasi besar yang berdiri sejak 1926, tetapi di Aceh seperti hidup enggan mati tak mau. Namun alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir NU mulai hidup kembali, apalagi sejak hadirnya tokoh seperti Waled NU. Kini kita harus terus bergerak untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang NU yang sebenarnya,” ujarnya.
Waled NU dalam tausiyahnya menekankan bahwa NU harus dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, serta senantiasa berpegang pada aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan NU tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Aceh, yang bahkan sejak masa Kesultanan Iskandar Muda telah menjadikan ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah sebagai pondasi utama kehidupan keagamaan. “Jauh sebelum NU berdiri, Aceh sudah menjadikan aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah sebagai jalan utama. Maka NU bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Aceh,” tuturnya.
Disamping itu Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman yang juga menjabat sebagai Mustasyar PCNU Aceh Besar menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap PCNU Aceh Besar dapat terus memperkuat peranannya dalam menjaga akidah umat dan memperkokoh nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.
“NU harus tetap menjadi benteng akidah umat. Di tengah dinamika sosial dan tantangan global yang terus mengerus dan mendegradasi aqidah generasi muda dan kalangan milenial,” ujar Mujiburrahman.
Ia juga mendorong adanya konsolidasi organisasi yang solid dan terstruktur, agar PCNU Aceh Besar dapat menjalankan program-program strategis secara maksimal.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting dan jajaran pemangku kepentingan daerah, termasuk perwakilan Danlanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Forkopimda Aceh Besar, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), serta para kepala dinas dan camat dari berbagai kecamatan di Aceh Besar. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap kiprah NU dan semangat kolaborasi lintas sektor dalam membangun Aceh Besar yang religius dan bermartabat.
Dengan pelantikan ini, harapan besar disematkan pada NU Aceh Besar untuk tampil sebagai garda terdepan dalam membina umat, memperkuat literasi keislaman, dan meneguhkan kembali peran ulama serta organisasi keagamaan di tengah arus perubahan zaman yang semakin dinamis.
Editor: Redaksi
