Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh menyarankan agar pemerintahan di Aceh dapat menyiapkan infrastruktur penunjang agar bisa meningkatkan aktivitas bisnis hingga menarik investasi ke Aceh.
“Pemerintah di daerah dan teman-teman di DPRA Aceh itu fokus ke sana (infrastruktur penunjang bisnis). Insentif pemerintah bisa dilakukan ke sana,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Safuadi, dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).
Dirinya mengatakan, infrastruktur penunjang di Aceh saat ini belum lengkap, sehingga kegiatan-kegiatan bisnis masih kurang berjalan maksimal di Aceh. Karena untuk fasilitas tersebut, tidak mungkin dibebankan kepada pengusaha.
Ia mencontohkan, untuk Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar, hanya memiliki kedalaman sekitar 6-8 meter atau hanya bisa disandari kapal bermuatan 30 ribu ton. Sementara kapal cargo terkini rata-rata berkapasitas 50 ribu ton ke atas.
“Kapal-kapal besar yang ingin merapat tidak bisa merapat. Harusnya dia (pelabuhan Malahayati) harus sampai kedalaman 14 meter. Supaya kapal bisnis yang kapasitas 50 ribu ton bisa datang ke sana. Maka, Kalau kapal bisnis tidak bisa datang, tentu bisnis tidak ada,” ujarnya.
Selain itu, kata Safuadi, bandara Syekh Hamzah Fansyuri hanya sepanjang 1.400 meter. Seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 2.500 meter, sehingga semua komoditi produktif di daerah itu bisa langsung diterbangkan ke negara tujuan.
Kemudian, bandara Lasikin Simeulue, panjangnya 1.710 meter dan juga tidak bisa dilandasi pesawat kargo. Harusnya, bandara tersebut juga bisa diperoa hingga 2.500 meter, meskipun harus ada bukit yang dipotong.
Lanjut dia, sehingga semua hasil laut di sana seperti lobster dan perikanan lain itu bisa terbang langsung ke Jepang, Uni Emirat Arab, dan lainnya.
Tak hanya itu, Safuadi juga menyarankan agar pemanfaatan bandara di Aceh tidak hanya fokus pada aktivitas orang saja, karena kebutuhan yang penting juga pada peningkatan pergerakan barang.
Menurutnya, aktivitas industri dan ekonomi itu bisa tumbuh karena beberapa hal yakni adanya pergerakan barang, uang, dokumen, orang, dan marketnya.
“Jadi kalau lima itu bisa dilakukan, maka aktivitas nya (ekonomi) bisa bertumbuh,” ujarnya.
Maka dari itu, pemerintahan di Aceh hari ini perlu menyediakan infrastruktur bisnis agar berjalannya roda perekonomian. Dan tidak boleh membebani para investor untuk menyiapkan fasilitas sendiri.
Sejauh ini, lanjut dia, terhadap permasalahan ekonomi Aceh, para akademik sudah menyampaikan gagasannya, dan pengusaha sedang berharap. Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah mengambil porsinya. Artinya, perlu sinergitas dan kolaborasi bersama.
“Jadi ketiga ini harus bersama, karena kalau ketiga ini terputus, maka tidak terkoneksi, kalau tidak terkoneksi, maka kemudian Aceh tidak akan bangkit,” kata Safuadi.
