Banda Aceh – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Muhammad Nasir, menilai bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax terutama dipengaruhi oleh melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat gejolak geopolitik internasional. Menurut Nasir, konflik dan ketidakstabilan politik di sejumlah kawasan dunia telah memicu kenaikan biaya energi global yang berdampak langsung pada harga bahan bakar di dalam negeri.
“Faktor yang paling dominan adalah kenaikan harga minyak mentah global akibat kondisi geopolitik. Selain itu, ada juga lonjakan biaya energi dunia, penyesuaian harga keekonomian, serta pertimbangan biaya produksi dan tekanan fiskal pemerintah,” kata Nasir, Kamis (11/06/2026).
Alumni Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Amerika Serikat itu menjelaskan, dampak kenaikan harga Pertamax paling besar akan dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah yang memiliki mobilitas tinggi dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Ketika pengeluaran untuk bahan bakar meningkat, kelompok tersebut cenderung mengurangi belanja pada sektor lain seperti konsumsi rumah tangga, pendidikan, maupun kebutuhan nonprimer lainnya.
Nasir juga memperkirakan sebagian pengguna Pertamax akan beralih ke BBM bersubsidi. Kondisi itu berpotensi meningkatkan konsumsi Pertalite dan memperpanjang antrean di sejumlah SPBU.
Meski demikian, ia menilai dampak kenaikan Pertamax terhadap harga barang secara umum tidak akan terlalu besar. Pasalnya, sebagian besar sektor transportasi dan distribusi masih menggunakan Biosolar yang mendapat subsidi pemerintah.
Namun, potensi peningkatan biaya operasional tetap mengintai para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengemudi transportasi daring, serta usaha yang mengandalkan kendaraan kecil berbahan bakar Pertamax.
“Ada potensi kenaikan harga pada sejumlah produk UMKM karena sebagian pelaku usaha menggunakan kendaraan kecil yang mengandalkan Pertamax. Namun dampaknya diperkirakan tidak terlalu signifikan karena masih ada dukungan BBM subsidi,” ujarnya.
Untuk mengurangi dampak kenaikan harga Pertamax, Nasir menyarankan sejumlah langkah taktis kepada pemerintah:
- Menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar.
- Memperkuat program perlindungan sosial melalui bantuan pangan, bantuan tunai, serta subsidi transportasi bagi kelompok rentan.
- Memperluas layanan transportasi publik agar masyarakat memiliki alternatif ketika biaya penggunaan kendaraan pribadi semakin tinggi. “Memperkuat transportasi publik dan menambah koridor layanan akan memberikan pilihan bagi masyarakat ketika harga BBM meningkat,” tambahnya.
- Memberikan dukungan khusus kepada UMKM yang terdampak kenaikan biaya operasional, berupa subsidi bunga kredit, keringanan pajak, hingga bantuan percepatan digitalisasi usaha. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu pelaku usaha mengurangi ketergantungan pada aktivitas transportasi sehingga biaya operasional lebih efisien.
Pengendalian Inflasi dan Strategi Jangka Panjang
Di sisi lain, nasir menekankan pentingnya pengendalian inflasi pangan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memperketat pemantauan harga karena dampak kenaikan BBM biasanya baru terasa beberapa bulan setelah kebijakan diberlakukan.
“Jika diperlukan, pemerintah dapat menambah pasokan bahan pokok melalui operasi pasar atau menggelar bazar murah lebih awal sebelum inflasi pangan meningkat,” cetusnya.
Pada level makroekonomi, Nasir menilai stabilitas nilai tukar rupiah juga harus dijaga melalui kebijakan moneter yang tepat guna menekan inflasi dan mengurangi tekanan terhadap harga barang dan jasa.
Sementara untuk jangka panjang, ia mendorong pengembangan sistem transportasi publik yang lebih luas, terjangkau, dan terintegrasi. Langkah ini dinilai strategis guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi serta meminimalkan dampak kenaikan harga BBM terhadap pengeluaran rumah tangga di masa depan.
Editor: Redaksi
