Banda Aceh – Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA) menerima audiensi dari DPRK dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di ruang rapat lantai II DPDA pada Kamis, 4 Juni 2026. Pertemuan ini digelar dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Dayah.
Audiensi strategis tersebut dihadiri langsung oleh:
- Nazaruddin Ismail (Ketua Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya)
- Asisten II Setdakab Pidie Jaya
- Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya
- Jajaran pejabat eselon Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Plt Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Andriansyah, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa regulasi yang sedang disusun ini harus mampu menjawab kebutuhan riil dayah. Selain itu, qanun ini diharapkan dapat memperkuat peran lembaga pendidikan Islam tersebut dalam pembangunan daerah.
”Qanun harus bisa memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen yang mendorong penguatan dayah, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan pemerintah daerah,” ujar Andriansyah.
Dalam pertemuan tersebut, Andriansyah bersama jajaran DPDA memberikan sejumlah masukan penting terkait substansi rancangan qanun, yang meliputi:
- Harmonisasasi dengan peraturan yang berlaku.
- Penguatan kedudukan dan fungsi dayah.
- Mekanisme pembinaan dan pengawasan.
- Dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dayah.
Lebih lanjut, Andriansyah mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek peningkatan kualitas SDM dayah, penguatan pendanaan, serta pemberdayaan ekonomi dayah. Hal-hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pengembangan dayah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pada prinsipnya, DPDA menyambut baik inisiatif penyusunan qanun ini. Andri mendorong adanya keterlibatan berbagai unsur—termasuk akademisi, pimpinan dayah, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan legislatif—agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan lembaga dayah serta perkembangan pendidikan keagamaan di Kabupaten Pidie Jaya.
Di sisi lain, Ketua Banleg DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail, menilai keberadaan qanun penyelenggaraan dayah ini sangat krusial untuk memperkuat tata kelola dan pembinaan dayah di daerahnya.
“Kami berharap aturan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dayah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Nazaruddin.
Nazaruddin menambahkan bahwa seluruh masukan yang telah diperoleh dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan dijadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan draf rancangan, sebelum akhirnya memasuki tahapan pembahasan berikutnya di DPRK Pidie Jaya. []
Editor: Redaksi
