KOTA JANTHO – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rahmad Sentosa, S.Sos, M.AP melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di Aula Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (6/3/2025).
Desk Pembahasan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 yang digelar Bappeda tersebut bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas serta kebijakan strategis pemerintah.
“Hari ini kita membahas Rencana Kerja perubahan Disdukcapil bersama Bappeda, kita memcoba selaraskan dengan kebijakan strategis,” ujar Kadisdukcapil Rahmad Sentosa.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar, Rahmawati S.Pd M.Si menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan OPD dengan visi pembangunan daerah agar setiap program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin ada program yang hanya sekadar tertulis di atas kertas tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, perubahan Renja ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah saat ini,” ujar Rahmawati.
Ia menjelaskan bahwa perubahan Renja OPD merupakan bagian dari upaya evaluasi dan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan yang terjadi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Dengan adanya desk pembahasan ini, setiap OPD diharapkan dapat menyusun rencana kerja yang lebih realistis, terukur, dan efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari kita susun rencana kerja ini dengan sebaik-baiknya,” imbuh Rahmawati.
Dalam forum ini, berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah turut dibahas, mulai dari efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan sektor-sektor unggulan di Aceh Besar.
Kegiatan ini berlangsung secara interaktif, di mana setiap OPD diberikan kesempatan untuk mempresentasikan usulan perubahan Renja mereka serta mendapatkan masukan dan arahan dari Bappeda.
Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Rahmawati juga mengingatkan seluruh OPD agar tetap berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun perubahan Renja dengan tetap bercermin dengan visi dan misi Bupati Aceh Besar.
“Setiap OPD harus memiliki perencanaan yang jelas dan akurat. Kita ingin memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar berdampak positif dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegasnya.
