Banda Aceh — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengungkapkan sejumlah langkah dan akselerasi strategis Polri dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, baik pada fase tanggap darurat maupun pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D’Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu, 12 September 2026.
Ruddi menyampaikan bahwa, Polri, khususnya Polda Aceh, tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga melanjutkan berbagai upaya pada fase pascabencana. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat, memulihkan stabilitas struktural, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.
Dalam pelaksanaannya, jelasnya, siklus rekonstruksi pascabencana yang dilakukan Polri dimulai dengan asesmen dan pemetaan, meliputi identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan, serta analisis potensi risiko. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan intervensi kemanusiaan dan psikososial melalui bantuan kemanusiaan, layanan dan bakti kesehatan, dukungan psikososial dan trauma healing, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional,” ungkap Ruddi, yang juga merupakan salah satu alumni Lemhannas P3N XXV.
Sebagai bagian dari pemulihan kebutuhan dasar masyarakat, katanya lagi, Polri juga telah membangun 265 titik sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak bencana. Jumlah tersebut terdiri dari 10 titik melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh, dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.
Menurutnya, jika ditelaah dari perspektif teori ketahanan nasional atau Astagatra, rangkaian tindakan mandiri Polri tersebut memberikan dampak strategis yang komprehensif. Dari aspek keamanan, intervensi tersebut memperkuat human security sekaligus meningkatkan public trust. Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan huntap turut memulihkan kohesi sosial masyarakat Aceh.
“Sedangkan dari aspek ekonomi, pemulihan infrastruktur secara cepat mencegah kelumpuhan ekonomi lokal. Model intervensi mandiri berbasis siklus infrastruktur ini terbukti sangat efektif dalam memulihkan ketahanan komunitas pascabencana secara komprehensif,” ujarnya.
Apa yang diungkapkan Kapolda Aceh tersebut sejalan dengan tema yang diusung dalam Ngopi Kebangsaan IKAL, yaitu “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional”.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD IKAL Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, mengapresiasi kehadiran para peserta dalam kegiatan Ngopi Kebangsaan yang menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah untuk bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan strategis.
Prof. Syahrizal juga menjelaskan bahwa jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dan tercatat dalam berbagai kegiatan cukup dinamis atau fluktuatif. Saat ini, belasan alumni relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh, sementara secara keseluruhan alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan kemudian bekerja di berbagai bidang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang.
“DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis,” ujar Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
