Banda Aceh — Komitmen penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana kembali ditunjukkan Human Initiative. Lembaga kemanusiaan tersebut menyerahkan tiga unit USG portabel kepada Pemerintah Aceh untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang terdampak banjir dan memiliki keterbatasan sarana medis.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pembina Human Initiative, H. Ahmad Zaki, dan diterima oleh Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA, dalam audiensi kolaborasi penanganan bencana hidrometeorologi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (9/2/2026).
Penyerahan USG portabel ini menjadi bagian dari upaya Human Initiative memastikan akses layanan kesehatan tetap berjalan di tengah kondisi darurat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia yang membutuhkan pemeriksaan medis cepat dan akurat di lapangan.
Ahmad Zaki menjelaskan, pengadaan USG portabel tersebut memerlukan waktu karena spesifikasi alat harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan serta kondisi daerah terdampak bencana.
“Pada kesempatan ini kami menyerahkan tiga unit USG portabel. Proses pengadaannya memang membutuhkan waktu karena alat ini didatangkan dari Amerika melalui perusahaan rekanan di Jakarta. Selain itu, kami juga mendukung operasional lapangan dengan dua unit kendaraan double cabin berstatus sewa pakai. Semoga seluruh bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat Aceh,” ujar Ahmad Zaki.
Ia menambahkan, sejak November 2025 hingga Januari 2026, Human Initiative telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan kepada 111.827 penerima manfaat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut meliputi layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan pemulihan awal bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
Tidak hanya fokus pada fase tanggap darurat, Human Initiative juga telah menyiapkan program lanjutan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pemaparannya, Ahmad Zaki menyebutkan bahwa terdapat 11 wilayah prioritas pemulihan, dengan enam desa berada di Aceh, yaitu:
Desa Pante Beureune (Kabupaten Pidie Jaya)
Desa Langkahan dan Desa Geudumbak (Kabupaten Aceh Utara)
Desa Upah, Desa Perdamaian, dan Desa Sunting (Kabupaten Aceh Tamiang)
Program rehabilitasi tersebut akan difokuskan pada sektor hunian, prasarana umum, utilitas, penghidupan (livelihood), serta penguatan ekonomi masyarakat, agar pemulihan pascabencana dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Human Initiative yang dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Menurutnya, selain pemulihan infrastruktur dan layanan dasar, kondisi ekonomi masyarakat terdampak banjir masih melemah dan membutuhkan stimulus yang dapat langsung dirasakan oleh warga.
Pemerintah Aceh, lanjut Nasir, mendorong pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat agar program cash for work lebih banyak melibatkan masyarakat terdampak secara langsung. Dengan demikian, proses pemulihan lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui cash for work, masyarakat bisa memperoleh uang tunai dengan bekerja membersihkan wilayah terdampak banjir. Uang yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idulfitri,” ujar Muhammad Nasir.
Program cash for work dinilai menjadi solusi strategis, tidak hanya untuk mempercepat pemulihan lingkungan, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi jangka pendek bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Melalui sinergi antara Pemerintah Aceh dan Human Initiative, diharapkan penguatan layanan kesehatan serta program pemulihan ekonomi dan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi mempercepat bangkitnya masyarakat Aceh pascabencana.(**)
Editor: Redaksi
