Opini – Perubahan geopolitik global hari ini berlangsung jauh lebih cepat daripada kemampuan banyak negara untuk memahaminya. Dalam situasi seperti ini, kesalahan membaca arah perubahan bukan sekadar kekeliruan analisis, tetapi dapat berubah menjadi kesalahan strategis yang berdampak panjang pada kedaulatan politik dan ekonomi sebuah negara.
Dalam kajian hubungan internasional, membaca geopolitik tidak cukup hanya melihat peristiwa di permukaan, yakni pertemuan antar kepala negara, penandatanganan perjanjian dagang, atau pembentukan blok ekonomi baru. Geopolitik harus dibaca dari struktur kekuasaan yang lebih dalam, tentang siapa aktor utama, kepentingan apa yang dipertaruhkan, dan bagaimana perubahan kekuatan global sedang bergerak.
Di sinilah banyak negara berkembang sering terjebak. Mereka mengira dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar yang lebih seimbang, padahal pada saat yang sama kekuatan besar justru sedang memperkuat strategi nasionalnya untuk mempertahankan dominasi.
Fenomena ini terlihat jelas dalam kebangkitan nasionalisme ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pada periode pemerintahannya yang baru, doktrin America First kembali ditegaskan dengan pendekatan yang lebih keras, berupa proteksionisme perdagangan, kenaikan tarif impor, serta kecenderungan meninggalkan berbagai komitmen multilateral.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Amerika tidak sedang mundur dari panggung global, melainkan sedang menata ulang strategi dominasinya. Narasi “pemimpin dunia” perlahan digantikan oleh pendekatan yang lebih agresif: memastikan kepentingan ekonomi Amerika tetap menjadi pusat dari sistem global.
Dalam situasi seperti ini, munculnya blok ekonomi seperti BRICS memang membuka peluang baru bagi negara berkembang. Forum yang beranggotakan sejumlah ekonomi besar dunia ini sering dipandang sebagai alternatif bagi dominasi ekonomi Barat. Dengan populasi yang sangat besar dan potensi pasar yang luas, BRICS memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara Global South yang ingin memperluas ruang kerja sama ekonomi.
Namun geopolitik tidak sesederhana memilih forum ekonomi yang menjanjikan keuntungan. Setiap langkah dalam politik internasional selalu memiliki implikasi strategis yang lebih luas.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dengan BRICS pada awal 2025 dapat dipahami sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Dari sisi diplomasi ekonomi, langkah ini memberi peluang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan, investasi, serta akses pembiayaan pembangunan.
Namun keputusan tersebut terjadi pada saat yang sensitif. Hanya beberapa minggu setelah Indonesia bergabung dengan BRICS, Donald Trump kembali dilantik sebagai presiden Amerika Serikat. Dalam berbagai pernyataannya, Trump secara terbuka memandang BRICS sebagai potensi ancaman terhadap dominasi ekonomi Amerika.
Di titik inilah dilema geopolitik Indonesia mulai terlihat. Ketika sebuah negara masuk dalam orbit kekuatan ekonomi baru, negara lain yang merasa terancam dapat merespons dengan tekanan politik maupun ekonomi.
Situasi ini tercermin dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat belakangan ini. Kesepakatan perdagangan resiprokal yang ditandatangani pada 2026 antara Prabowo Subianto dan Donald Trump memunculkan kritik karena dinilai memberikan beban kewajiban yang lebih besar kepada pihak Indonesia.
Dalam diplomasi internasional, struktur sebuah perjanjian sering mencerminkan posisi tawar para pihak yang terlibat. Jika satu pihak memikul lebih banyak kewajiban, hal itu sering menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan dalam proses negosiasi.
Masalahnya bukan sekadar soal perdagangan. Dalam geopolitik global, kepentingan ekonomi sering berada pada level kepentingan vital bagi negara besar. Ketika kepentingan tersebut dianggap terancam, respons yang muncul bisa jauh melampaui sekadar kebijakan ekonomi.
Di tengah situasi yang penuh ketegangan seperti ini, Indonesia juga berusaha memainkan peran diplomatik yang lebih luas. Salah satunya melalui inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Namun diplomasi mediasi bukanlah peran yang mudah. Dalam praktik hubungan internasional, sebuah negara biasanya hanya dapat menjadi mediator efektif jika kedua pihak yang bertikai memiliki kepercayaan terhadap mediator tersebut. Selain itu, mediator juga harus memiliki rekam jejak diplomasi yang kuat dan posisi politik yang diterima oleh semua pihak.
Tanpa prasyarat tersebut, upaya mediasi sering kali lebih bersifat simbolik daripada substansial.
Sejarah sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia pernah memiliki posisi tawar yang kuat dalam geopolitik global. Pada masa Sukarno, Indonesia tampil sebagai salah satu suara paling lantang dari dunia berkembang yang menentang dominasi kekuatan besar.
Soekarno bahkan pernah menyampaikan kalimat yang kemudian terkenal dalam sejarah diplomasi Indonesia yaitu “Go to hell with your aid.” Pernyataan itu mencerminkan sikap politik luar negeri yang sangat percaya diri, lahir dari legitimasi domestik yang kuat dan visi geopolitik yang jelas.
Indonesia pada masa itu bahkan sempat keluar dari United Nations dan menggagas Conference of the New Emerging Forces sebagai forum alternatif bagi negara-negara berkembang.
Tentu konteks dunia hari ini sangat berbeda dengan era Perang Dingin. Namun satu pelajaran penting tetap relevan: kekuatan diplomasi sebuah negara sangat bergantung pada soliditas kekuatan domestiknya.
Tanpa stabilitas politik dalam negeri, tanpa ekonomi yang kuat, dan tanpa legitimasi publik yang solid, kebijakan luar negeri mudah berubah menjadi reaktif terhadap tekanan kekuatan global.
Di sinilah makna sebenarnya dari politik luar negeri “bebas aktif” yang pernah dirumuskan oleh Mohammad Hatta. Prinsip tersebut bukan sekadar sikap netral di antara blok-blok kekuatan dunia. Ia adalah kemampuan menentukan sikap secara mandiri sekaligus aktif memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional.
Dalam dunia yang semakin dipenuhi rivalitas geopolitik, kemampuan membaca arah perubahan global menjadi sangat penting. Kesalahan membaca peta kekuatan dunia dapat membuat sebuah negara terjebak di antara dua arus besar yang saling bertabrakan.
Bagi Indonesia, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar memilih forum internasional mana yang harus diikuti. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap langkah diplomasi benar-benar didasarkan pada pemahaman yang jernih tentang perubahan geopolitik dunia.
Sebab dalam geopolitik, kesalahan membaca arah angin sering kali membuat sebuah negara tidak lagi menjadi pemain, melainkan sekadar penonton dalam permainan kekuatan global.(**)
Editor: Dahlan
