Ternate – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) berupa Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Ditjenpas Maluku Utara dalam rapat virtual bersama Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Rabu (21/1/2026).
Rapat virtual tersebut diikuti oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Utara, Yunus Maraden, yang mewakili Kepala Kanwil, didampingi JFT PKP serta staf dan operator pembinaan. Kegiatan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga selesai dan terpusat di ruang rapat bersama Kanwil Ditjenpas Maluku Utara.
Dalam rapat tersebut, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Yulius Sahruza, memaparkan secara komprehensif kebijakan dan arah strategis program Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan sebagai salah satu program prioritas (proksi) Kemenimipas. Program ini dirancang untuk memperkuat pelaksanaan program akselerasi Menteri Imipas sekaligus memastikan pemenuhan hak dasar warga binaan di bidang pendidikan.
Dijelaskan bahwa sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK), pendidikan kesetaraan tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pembinaan pemasyarakatan. Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama dalam proses rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pencegahan residivisme, serta upaya memutus rantai kemiskinan struktural yang kerap menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana.
Lebih lanjut disampaikan, program prioritas “Pendidikan Bermutu” dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 memiliki relevansi strategis dengan pembinaan narapidana dan anak binaan. Melalui pendidikan yang terencana dan berkualitas, warga binaan diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk kembali ke masyarakat secara produktif setelah menjalani masa pidana.
Dalam paparannya, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan juga menguraikan sejumlah alasan utama penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan. Di antaranya sebagai bagian dari pilar transformasi pemasyarakatan, pemenuhan mandat konstitusi dan prinsip non-diskriminasi, serta upaya mengejar ketertinggalan dan pemulihan modal manusia. Selain itu, program ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja pasca pembebasan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik pembinaan.
Adapun tujuan utama program Pendidikan Kesetaraan ini adalah mewujudkan pemerataan akses pendidikan (inklusivitas) bagi narapidana dan anak binaan melalui layanan Paket A, Paket B, dan Paket C. Program ini diharapkan mampu menghapus kesenjangan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan, serta membentuk individu yang unggul, berdaya saing, dan memiliki kompetensi akademik maupun keterampilan praktis.
Plh. Kakanwil Ditjenpas Maluku Utara, Yunus Maraden, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung dan mengimplementasikan kebijakan tersebut di seluruh UPT Pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci penting dalam menciptakan pembinaan yang humanis dan berorientasi pada masa depan warga binaan.
“Melalui program pendidikan kesetaraan ini, kami berharap narapidana dan anak binaan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memperbaiki diri, dan kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan terlaksananya rapat virtual ini, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara optimistis dapat menyelaraskan langkah dan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah, sehingga program Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga binaan serta masyarakat luas.(**)
Editor: Dahlan
