Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus memantau perkembangan situasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya ketegangan keamanan di wilayah tersebut. Hingga saat ini, Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi WNI, termasuk yang berasal dari Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa sampai saat ini pihak Kemenlu RI belum menyampaikan klasifikasi data WNI berdasarkan asal daerah masing-masing, termasuk apakah terdapat warga asal Aceh yang berada di Iran maupun negara-negara Timur Tengah lainnya.
Menurutnya, informasi resmi yang telah disampaikan kepada publik oleh Kemenlu RI menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Sebagian besar dari mereka merupakan mahasiswa dan pelajar yang sedang menempuh pendidikan di beberapa kota utama, terutama di Kota Qom dan Teheran.
“Kami terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi dengan Kemenlu. Sampai saat ini belum ada klasifikasi data berdasarkan daerah asal WNI, termasuk dari Aceh,” kata Muhammad MTA.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kemenlu RI telah mulai melakukan langkah-langkah evakuasi terhadap WNI yang berada di Iran sejak Jumat (6/3/2026). Proses evakuasi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan keselamatan warga Indonesia di tengah situasi keamanan yang tidak menentu.
Pada tahap pertama, sebanyak 32 WNI telah berhasil dievakuasi keluar dari wilayah Iran melalui jalur Azerbaijan. Proses evakuasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi keamanan di lapangan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Evakuasi tahap pertama sudah dilakukan terhadap 32 orang WNI melalui Azerbaijan. Selanjutnya, proses evakuasi lanjutan masih terus dijalankan oleh pemerintah RI dengan mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, terkait keberadaan WNI di negara-negara Timur Tengah lainnya, Muhammad MTA menyebutkan bahwa hingga saat ini kondisi mereka secara umum masih dalam keadaan aman. Pemerintah negara setempat juga telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga, termasuk warga asing, untuk membatasi aktivitas di luar rumah.
Imbauan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di tengah situasi regional yang sedang berkembang. Warga diimbau agar tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak.
“Pemerintah setempat di beberapa negara Timur Tengah telah mengeluarkan maklumat kepada masyarakat, termasuk warga asing, agar tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terkait situasi keamanan,” jelasnya.
Pemerintah Aceh sendiri terus mengikuti perkembangan informasi secara aktif melalui BPPA di Jakarta yang menjadi penghubung langsung antara Pemerintah Aceh dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar setiap perkembangan terbaru dapat segera diketahui dan disampaikan kepada masyarakat Aceh, khususnya keluarga WNI yang mungkin berada di kawasan tersebut.
Muhammad MTA menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kemenlu RI serta pihak-pihak terkait guna memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk jika terdapat warga asal Aceh di wilayah yang terdampak.
Ia juga memastikan bahwa apabila terdapat informasi terbaru mengenai keberadaan atau proses evakuasi WNI, khususnya yang berasal dari Aceh, pemerintah akan segera menyampaikannya kepada publik melalui media.
“Pemerintah Aceh melalui BPPA di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemenlu terkait perkembangan situasi ini. Jika ada informasi terbaru, khususnya yang berkaitan dengan warga Aceh, tentu akan segera kami sampaikan kepada teman-teman media,” tutupnya.
Perkembangan situasi keamanan di Iran dan kawasan Timur Tengah sendiri masih terus menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau kondisi di lapangan sekaligus menyiapkan langkah-langkah perlindungan bagi seluruh WNI yang berada di wilayah tersebut.(**)
Editor: Dahlan
