JAKARTA — Pemerintah Indonesia dijadwalkan membuka 480 dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Oktober 2026. Sebagian besar dari fasilitas ini akan ditempatkan di wilayah terpencil dan tertinggal, termasuk kawasan Papua.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan bahwa sebanyak 269 dapur akan didirikan di 16 provinsi di Indonesia bagian timur yang memiliki tingkat stunting tinggi. Wilayah tersebut meliputi Gorontalo, Maluku, dan sejumlah provinsi di Pulau Papua. Sementara itu, 211 dapur lainnya akan dibangun di berbagai wilayah lain di Indonesia.
“Dapur-dapur tersebut akan diaktifkan mulai Jumat,” ujar Sudaryono dalam unggahan video di Instagram pada Rabu (30/9/2026), dilansir dari Reuters.
Tahapan Aktivasi dan Target Program
Aktivasi dapur ini akan dilakukan secara bertahap:
- Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan pelatihan bagi tenaga yang terlibat.
- Jumlah produksi makanan akan terus ditingkatkan sepanjang bulan Oktober.
Program MBG merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto yang mulai berjalan sejak 2025. Target utamanya adalah menyediakan makanan bergizi bagi sekitar 83 juta anak sekolah dan ibu hamil guna mengatasi masalah kekurangan gizi di Indonesia.
Tantangan dan Isu Pelaksanaan
Meski menjadi program prioritas, pelaksanaan MBG menghadapi berbagai sorotan dan tantangan, di antaranya:
- Dugaan korupsi.
- Lebih dari 50.000 kasus keracunan makanan.
- Penutupan sejumlah dapur yang dikelola oleh pihak swasta.
- Kekhawatiran mengenai besarnya kebutuhan anggaran yang berpotensi meningkatkan defisit fiskal.
Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya
BGN menyatakan bahwa pemerintah kini memprioritaskan penerima manfaat di wilayah terpencil setelah anggaran MBG tahun ini dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp229 triliun. Adapun untuk tahun 2027, anggaran program tersebut telah ditetapkan sebesar Rp240 triliun.
Dampak pemangkasan anggaran ini turut dirasakan oleh para pengelola dapur MBG yang sebelumnya telah menyiapkan fasilitas di daerah terpencil. Reuters melaporkan bahwa ratusan investor menghadapi penundaan pembayaran dari pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran. Akibatnya, sejumlah fasilitas dilaporkan tidak beroperasi selama berbulan-bulan.
Melalui aktivasi 480 dapur baru mulai Oktober ini, pemerintah berupaya memperluas cakupan program sekaligus meningkatkan penyaluran MBG di daerah dengan kebutuhan gizi tinggi. Setelah dapur resmi diaktifkan, para pemilik dapur diharapkan mulai menerima pembayaran dari pemerintah, meski mekanisme rinci terkait pembayaran tersebut belum dijelaskan lebih lanjut.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
