Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memanggil Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh dalam pertemuan terbatas di Kantor MPU Aceh, kawasan Lampeunerut, Aceh Besar, Senin (16/11/2026).
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dilepasnya mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD, yang sebelumnya terseret dugaan kasus liwath atau hubungan sesama jenis.
Ketua MPU Aceh, Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh, mengatakan perkara tersebut memang tidak dapat dilanjutkan karena adanya keterbatasan dalam perangkat hukum.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pertemuan yang melibatkan unsur Pemko Banda Aceh dan Kejari Banda Aceh untuk membahas persoalan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian MPU Aceh karena berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang menggunakan istilah liwath dalam konteks hukum syariat Islam di Aceh.
Meski demikian, penanganan perkara tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewenangan aparat penegak hukum dan batasan pembuktian dalam proses peradilan.
Pemanggilan Pemko dan Kejari Banda Aceh menjadi bagian dari upaya MPU Aceh memperoleh penjelasan mengenai persoalan hukum yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
Hingga informasi yang tersedia, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan terbatas tersebut maupun penjelasan rinci dari Pemko dan Kejari Banda Aceh terkait kendala hukum yang dimaksud.
Editor: Dahlan










