JAKARTA – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) guna menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara transaksi daring (online) dan luring (konvensional).
Langkah ini diambil untuk menjaga iklim persaingan usaha yang adil (level playing field) bagi seluruh pelaku bisnis, baik yang beroperasi di platform digital maupun gerai fisik.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pemungutan pajak pada transaksi digital sangat diperlukan untuk menghapus ketimpangan perlakuan fiskal yang selama ini terjadi.
Pembelian barang di toko konvensional sudah lama dikenai PPN, sementara transaksi serupa di platform digital belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan pajak yang setara.
“Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN. Sehingga menjadi tidak level playing field.
Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini, meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil.
Jadi menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Suahasil, esensi utama kebijakan PMSE bukan semata-mata mengejar target penerimaan negara, melainkan memastikan keadilan berusaha agar perbedaan saluran penjualan tidak lagi memicu ketimpangan beban pajak.
Penerimaan Pajak PMSE Tembus Rp14,1 Triliun
Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah tercatat telah mengantongi penerimaan pajak dari sektor PMSE sebesar Rp14,1 triliun yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN.
Suahasil menjelaskan, pemungutan pajak PMSE sebenarnya bukan hal baru karena telah berjalan pada transaksi lintas batas internasional, seperti layanan langganan video streaming.
“PMSE itu sebenarnya sudah berjalan untuk transaksi yang sifatnya lintas batas internasional. Kita semua, teman-teman yang suka nonton TV, pakai remote, pilih-pilih channel, itu sebagian dari video streaming-nya sebenarnya sudah bayar PPN.
Anda bayar PPN dalam rekening bulanan langganan dari video streaming tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, konsolidasi penerapan pajak PMSE untuk transaksi dalam negeri mulai bergulir pada November 2026.
Pembayaran pajak dijadwalkan setiap tanggal 15 dengan pelaporan pada pertengahan bulan.
Angka realisasi penerimaan dari transaksi domestik tersebut akan diumumkan pemerintah pada bulan berikutnya setelah proses konsolidasi Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak rampung.
Penulis: Tika Putri Lestari
Editor: Dahlan
