Banda Aceh — Pemerintah pusat mengucurkan anggaran sekitar Rp17 miliar lebih setiap hari untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh. Anggaran besar tersebut dialokasikan guna menjamin pemenuhan gizi masyarakat, khususnya balita, ibu hamil, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan malnutrisi.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (P) Sony Sonjaya, saat menghadiri rapat konsolidasi tata kelola Program MBG di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
Sony menjelaskan, pelaksanaan Program MBG di Aceh melibatkan 553 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Jumlah penerima manfaat MBG di Aceh mencapai sekitar 1,7 juta orang.
“Jika indeks rata-rata kita tetapkan Rp10 ribu per porsi, maka anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk Aceh mencapai sekitar Rp17.179.800.000 per hari,” ujar Sony.
Menurutnya, Program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makanan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, Sony mengingatkan agar besarnya anggaran negara yang digelontorkan tidak habis tanpa memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat lokal. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta peternak lokal sebagai pemasok utama bahan baku makanan dalam Program MBG.
“Satgas MBG harus memastikan rantai pasok lokal diperkuat. Kalau menunya telur di satu kabupaten, pertanyaannya telur itu dari mana? Ini penting supaya uang negara benar-benar berputar di daerah dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sony menilai, keterlibatan pelaku usaha lokal akan menciptakan efek ganda, tidak hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku UMKM.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menyatakan bahwa Program MBG memiliki manfaat yang sangat luas dan strategis. Selain berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta penguatan sektor UKM dan UMKM di Aceh.
“Program ini harus kita dukung bersama. Banyak manfaat yang dirasakan, termasuk penyerapan tenaga kerja serta penguatan UKM dan UMKM. Program ini patut kita dukung bersama agar berjalan sesuai dengan harapan,” ujar Marzuki.
Kapolda Aceh menegaskan, jajaran kepolisian siap mendukung pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Program MBG agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergi lintas sektor, Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan manusia dan ekonomi Aceh secara berkelanjutan.(**)
Editor: Dahlan
