Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah menghadapi kendala serius. Operasional program ini mulai terganggu di berbagai wilayah, bahkan ratusan dapur MBG terpaksa menghentikan layanan akibat tersendatnya kucuran dana operasional dari pusat.
Krisis operasional ini terjadi menyusul langkah hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG pada Rabu, 3 Juni 2026. Ketiganya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Penangkapan dan penahanan ketiganya dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah Presiden Prabowo melakukan perombakan pimpinan BGN sebagai bagian dari evaluasi tata kelola program.
Dampak di Daerah: Dapur MBG Berhenti Beroperasi
Dampak dari persoalan hukum dan birokrasi ini langsung dirasakan di tingkat hilir. Sejak Senin, 8 Juni 2026, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah dilaporkan lumpuh karena dana operasional di rekening pengelola belum terisi.
Banda Aceh: Dari total 37 dapur MBG yang beroperasi, tujuh di antaranya terpaksa berhenti total karena kehabisan saldo operasional sehari-hari. Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, mengonfirmasi bahwa operasional terhenti sembari menunggu pengisian ulang (top up) dana dari BGN pusat. Sementara 30 dapur lainnya masih bertahan menggunakan sisa dana yang ada.
Batam, Kepulauan Riau: Kondisi lebih mengkhawatirkan terjadi di Batam, di mana lebih dari 50 dapur MBG menghentikan layanannya. Koordinator MBG Wilayah Batam, Defri Fernaldi, menjelaskan bahwa penghentian ini wajib dilakukan karena aturan melarang pengelola menggunakan dana talangan dari mitra. Operasional hanya boleh berjalan jika dana resmi APBN telah masuk ke virtual account masing-masing SPPG.
Sorotan Terhadap Program Prioritas
Sengkarut hukum yang menjerat eks pimpinan BGN beserta macetnya distribusi anggaran ini memicu sorotan tajam terhadap manajemen Program Makan Bergizi Gratis. Padahal, program ini dirancang sebagai pilar utama pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.
Saat ini, para pengelola SPPG di berbagai daerah berharap BGN pusat segera merealisasikan pencairan anggaran agar distribusi makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat tidak terhenti lebih lama.
Editor: Redaksi
