Home / Pemerintah Aceh

Selasa, 15 September 2026 - 14:04 WIB

Terima Silaturahmi Kepala BKKBN Aceh, Plt. Sekda Tegaskan Dukungan Pemerintah Aceh

REDAKSI

Plt Sekda Aceh Taufik menerima Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Plt Sekda Aceh Taufik menerima Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Banda Aceh – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes., beserta jajaran, di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian dalam pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia. Ia juga menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Baca Juga :  Instruksi Mualem, Pemerintah Aceh Gelar Operasi Pasar Tanggap Inflasi di Lima Kabupaten/Kota

Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses tersebut. Ia menyampaikan, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi.

Lebih lanjut, Taufik juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh. Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai.

Baca Juga :  Marlina Lantik Ketua PKK, Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota

Selain itu, Taufik turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Menurutnya, keselarasan informasi dan data antar lembaga diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih.

Baca Juga :  Unjukrasa Protes Pergub JKA, Jubir Nurlis: Mereka Menolak Dialog

“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh. []

Penulis: Tika Fitri Lestari 

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Daerah

Raker PB Inshafuddin Aceh 2025 Dibuka Wakil Gubernur

Daerah

Mualem Tinjau Abrasi Parah di Lhok Puuk Aceh Utara: Kondisi Darurat, 38 Rumah Hilang Tanpa Jejak

Pemerintah Aceh

Ketua Dekranasda Aceh dan Direktur IDDC Kementerian Perdagangan Dorong UMKM Naik Kelas dan Siap Ekspor

Pemerintah Aceh

Mendagri Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Daerah

Mualem Kembali Kunjungi Aceh Tamiang Bersama Tim Medis dari Malaysia

Berita

Pemerintah Aceh Gelar Forum Konsultasi Publik RKPA 2026, Fokus pada Hilirisasi dan Industrialisasi SDA

Pemerintah Aceh

Pemerintah Pusat dan Aceh Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Bener Meriah

Pemerintah Aceh

Ikuti Dinamika JKA, Gubernur Mualem: Tidak Mengubah Nilai Perjuangan dan Keadilan Sosial