ABDYA — Nelayan di Pelabuhan Ujung Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), harus menanggung beban ganda. Akibat pendangkalan kolam labuh yang telah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa penanganan memadai dari pemerintah, para nelayan terpaksa patungan merogoh kocek pribadi untuk menyewa alat berat.
Panglima Laot Aceh Barat Daya, T. Indra Kusuma, menilai kawasan pantai barat selatan Aceh, khususnya Abdya, seolah tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.
“Daerah barat selatan Aceh, khususnya Aceh Barat Daya, ini seperti anak tiri. Masyarakat sudah tidak tahan karena Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh tidak mengubris,” ujar Indra, Minggu (11/10/2026).
Fasilitas Vital yang Terbengkalai
Indra menjelaskan bahwa kolam labuh merupakan fasilitas vital bagi nelayan untuk menyandarkan perahu, baik saat berlabuh biasa maupun ketika menjalani perawatan dan perbaikan (docking). Namun, ketiadaan penanganan pemerintah membuat aktivitas dan mata pencaharian nelayan menjadi terganggu.
Di tengah keharusan melaut demi menafkahi keluarga, nelayan justru dibebani biaya tambahan untuk memperbaiki fasilitas publik yang seharusnya ditangani negara.
“Kami berharap pemerintah tidak tutup mata. Ini menyangkut mata pencaharian masyarakat nelayan,” ujarnya.
Pengerukan Swadaya Terkendala Anggaran
Karena tak kunjung ada kepastian, para nelayan berinisiatif mengumpulkan dana swadaya untuk menyewa sebuah ekskavator. Namun, dana yang berhasil dihimpun nelayan saat ini baru mencukupi biaya operasional selama 4 hari, padahal pengerukan secara menyeluruh diperkirakan membutuhkan waktu hingga 25 hari.
Proses pengerukan pun terancam terhenti dan baru akan dilanjutkan jika dana swadaya kembali terkumpul. Keterbatasan anggaran ini membuat persoalan pendangkalan yang sudah bertahun-tahun belum sepenuhnya teratasi.
Melihat kondisi tersebut, Indra turut membuka kesempatan bagi masyarakat luas yang ingin mengulurkan bantuan.
“Kalau mau donasi, silakan,” tambah Indra.
Desak Kehadiran Pemerintah dan DPR
Terlepas dari pembagian kewenangan pengelolaan pelabuhan yang rumit, Indra menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kehadiran dan solusi konkret dari pemerintah. Ia mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan serta para anggota DPR untuk turun tangan memperjuangkan nasib nelayan Ujung Serangga.
“Kita berharap pemerintah dapat hadir bersama masyarakat nelayan, karena ini salah satu pemenuhan kebutuhan mata pencaharian nelayan,” pungkasnya.
Persoalan ini kini menjadi ujian nyata bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat pesisir tidak terus terbengkalai, sehingga aktivitas ekonomi warga dapat berjalan dengan aman dan layak.
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
