Banda Aceh — RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh melakukan simulasi survei akreditasi yang melaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22–24 September 2026 sebagai bagian dari upaya mempersiapkan rumah sakit menghadapi proses penilaian akreditasi sekaligus memperkuat budaya mutu dan keselamatan pasien.
Ketua Dewan Pengawas RSUDZA, Prof. Hajjul Kamil, mengatakan bahwa proses simulasi akreditasi tidak semata-mata harus dipandang sebagai kegiatan untuk mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan surveior.
Namun lebih dari itu, simulasi menjadi momentum untuk memastikan seluruh sistem pelayanan rumah sakit berjalan sesuai standar, terukur, terdokumentasi, dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Prof. Hajjul Kamil, melalui rilisnya kepada Acehstandar.com, Selasa pagi (22/9/2027).
Selanjutnya ia mengatakan bahwa terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi atensi serius pihak manajemen, antara lain pelayanan, mutu, kapasitas dan kesehatan keuangan, manajemen risiko, serta sistem pengawasan.
Seluruh aspek tersebut harus dibangun dalam satu tata kelola rumah sakit yang terintegrasi sehingga perbaikan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi benar-benar terlihat dalam praktik pelayanan sehari-hari.Harus ada umpan balik yang jelas. Rumah sakit juga harus memiliki master plan sebagai arah pengembangan ke depan,” ujarnya.
Dewan Pengawas tegasnya memiliki tanggung jawab kepada pemilik, sementara kebijakan rumah sakit tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen.
“Semua unsur harus memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya,” tegas Prof. Hajjul Kamil.
Ia menegaskan, tanggung jawab utama RSUDZA bukan hanya kepada organisasi atau pemerintah sebagai pemilik, tetapi juga kepada masyarakat yang menggunakan layanan rumah sakit.
Nah, karena itu, ukuran keberhasilan tidak semata-mata dilihat dari seberapa baik jajaran rumah sakit menjawab pertanyaan dalam proses survei. Tetapi sejauh mana rumah sakit mampu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang tepat, aman,bermutu, dan berkesinambungan.
“Ukuran kita bukan seberapa baik menjawab pertanyaan, tetapi apakah kita mampu memastikan pelayanan yang tepat dan bermutu. Ini adalah amanah yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Prof. Hajjul Kamil juga mengapresiasi seluruh elemen RSUDZA yang terus menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus melakukan berbagai pembenahan internal.
Menurutnya, proses perbaikan rumah sakit membutuhkan kerja kolektif karena tantangan yang dihadapi rumah sakit semakin kompleks, baik dari sisi pelayanan, sumber daya manusia, pembiayaan, teknologi maupun tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan.Ia menambahkan, keberhasilan tata kelola rumah sakit tidak dapat dibebankan hanya kepada direktur dan jajaran manajemen.
Pemilik, Dewan Pengawas, manajemen, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, serta seluruh unsur pendukung memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pelayanan yang berkualitas.
“Pemilik, Dewan Pengawas dan seluruh manajemen harus bersama-sama menghadirkan RSUDZA sebagai rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
“Karena itu, setiap unsur harus memahami perannya dan memastikan setiap kebijakan benar-benar bermuara pada peningkatan mutu pelayanan,” tambah Prof. Hajjul Kamil.Masyarakat tidak butuh RS yang hanya mampu memenuhi standar di atas kertas
Simulasi survei yang berlangsung pada 22–24 September 2026 tersebut diharapkan tidak hanya menjadi persiapan menghadapi proses akreditasi, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola RSUDZA.
Temuan, catatan, maupun rekomendasi dari proses simulasi perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Akreditasi, dengan demikian, bukan sekadar pencapaian administratif atau predikat kelembagaan. Akreditasi harus menjadi instrumen untuk membangun budaya mutu, memperkuat keselamatan pasien, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan setiap rupiah yang dikelola rumah sakit menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan rumah sakit yang hanya mampu memenuhi standar di atas kertas. Masyarakat membutuhkan rumah sakit yang hadir ketika mereka membutuhkan pertolongan, memberikan pelayanan secara profesional, aman, manusiawi, dan bermutu,” ujarnya.
“Itulah tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga oleh seluruh keluarga besar RSUDZA,” pungkasnya. (**)
Editor: Dahlan
