Aceh – Hampir dua bulan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, ribuan warga masih harus bertahan di pengungsian dengan keterbatasan fasilitas. Hingga pertengahan Januari 2026, tercatat sebanyak 155.193 jiwa atau sekitar 49.800 kepala keluarga (KK) belum dapat kembali ke rumah masing-masing akibat kerusakan permukiman yang cukup parah.
Pemerintah Aceh melalui Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor terus memacu proses pemulihan, salah satunya dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak, sembari menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap).
Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa para pengungsi saat ini tersebar di 988 titik lokasi pengungsian yang berada di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh.
“Jumlah pengungsi terbesar berada di Kabupaten Aceh Utara dengan 67.876 jiwa, kemudian disusul Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 26.040 jiwa, Kabupaten Gayo Lues 19.906 jiwa, dan Kabupaten Pidie Jaya 14.794 jiwa,” ujar Murthalamuddin, Jumat (16/1/2026).
Selain empat wilayah tersebut, pengungsi juga masih tercatat di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 8.507 jiwa, Aceh Tengah 8.021 jiwa, Bireuen 5.895 jiwa, Bener Meriah 2.116 jiwa, Nagan Raya 1.763 jiwa, Kota Lhokseumawe 138 jiwa, serta Kabupaten Pidie 137 jiwa.
Besarnya jumlah pengungsi sejalan dengan tingginya tingkat kerusakan rumah warga akibat terjangan banjir dan longsor. Berdasarkan data terbaru, tercatat 148.819 unit rumah terdampak, dengan rincian 64.740 unit rusak ringan, 40.114 unit rusak sedang, serta 29.755 unit rusak berat atau hilang.
Lebih lanjut, Murthalamuddin menjelaskan bahwa dari hasil pendataan lanjutan, terdapat 14.210 unit rumah mengalami rusak berat, sementara 1.942 unit rumah dinyatakan hilang tersapu banjir dan longsor.
“Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga yang masih mengungsi. Di saat yang sama, persiapan pembangunan hunian tetap juga sedang dimatangkan agar masyarakat dapat segera kembali hidup layak dan aman,” jelasnya.
Ia menegaskan, penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak agar roda kehidupan dapat kembali berjalan normal.(**)
Editor: Redaksi
