Aceh Utara – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir besar di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (23/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan pendataan korban oleh pemerintah daerah agar proses bantuan dan rehabilitasi berjalan optimal.
Kedatangan Mendagri Tito didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA selaku Koordinator Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fad), serta Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil (Ayah Wa).
Selain meninjau Huntara, Mendagri bersama rombongan juga menyusuri aliran Sungai Jambo Aye menggunakan perahu mesin. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung sejumlah titik wilayah terdampak banjir besar pada 25 November 2025 lalu yang hingga kini masih sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Mudah-mudahan hunian sementara ini dapat membantu masyarakat, sehingga warga yang masih tinggal di tenda pengungsian bisa segera menempati Huntara,” ujar Mendagri Tito.
Ia memastikan, selama para korban berada di Huntara, seluruh kebutuhan dasar terutama konsumsi akan ditanggung oleh pemerintah. Dari hasil dialog langsung dengan pengungsi, Mendagri menyebutkan bahwa distribusi logistik berjalan baik.
“Tadi saya cek langsung, para pengungsi menyampaikan sudah mendapatkan makan tiga kali sehari,” katanya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa setelah fase hunian sementara berjalan, pemerintah akan segera melanjutkan pembangunan hunian tetap (Huntap), khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang akibat tergerus banjir.
Pembangunan Huntap tersebut akan bersumber dari berbagai pihak, di antaranya BNPB untuk warga yang memiliki lahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta dukungan pihak swasta dan lembaga sosial melalui skema gotong royong.
“Sebagai contoh, Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyatakan komitmennya membantu pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang layak,” ungkap Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri kembali menekankan kepada para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, agar segera melakukan pendataan secara akurat dan cepat. Hal ini penting karena terdapat dua sumber anggaran bantuan yang disiapkan pemerintah untuk korban banjir besar.
Ia merinci, bantuan stimulan perbaikan rumah bagi warga terdampak meliputi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp60 juta bagi rumah yang mengalami kerusakan berat.
“Pendataan yang cepat dan tepat sangat menentukan agar bantuan bisa segera disalurkan dan masyarakat dapat segera bangkit,” tegas Mendagri.(**)
Editor: Redaksi
