Jakarta – Indonesia secara resmi mengumumkan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace/BoP), sebuah inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan ini menandai langkah baru diplomasi Indonesia dalam isu konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung dalam peresmian dewan tersebut yang berlangsung di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menandatangani Piagam Board of Peace sebagai simbol komitmen Indonesia menjadi anggota tetap lembaga tersebut.
Prabowo menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza diharapkan dapat mendorong upaya penghentian kekerasan, memperkuat gencatan senjata, serta memastikan perlindungan terhadap warga sipil yang selama ini menjadi korban utama konflik Israel–Hamas.
“Indonesia memandang perdamaian sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan kemanusiaan di Gaza,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengklaim pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai respons atas konflik yang tak kunjung usai di kawasan tersebut. Menurut Trump, badan ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat stabilitas dan keamanan Gaza pasca berbagai upaya gencatan senjata yang dinilai belum optimal.
Trump menyebut BoP sebagai platform alternatif yang lebih cepat dan efektif dalam pengambilan keputusan dibandingkan mekanisme diplomasi multilateral yang ada saat ini.
Namun, pembentukan dewan ini tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah negara Eropa besar memilih untuk tidak bergabung, dengan alasan khawatir Dewan Perdamaian Gaza akan menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik global.
Kritik juga datang dari berbagai pengamat hubungan internasional yang menilai dewan ini berpotensi menjadi alat kepentingan geopolitik negara-negara besar, khususnya dalam mempertahankan pengaruh strategis mereka di kawasan Timur Tengah.
Isu yang paling menyita perhatian publik adalah besaran kontribusi keuangan yang harus disetor negara anggota tetap. Dalam piagam yang ditandatangani Presiden Prabowo, tercantum klausul kewajiban pembayaran kontribusi tahunan dengan nilai yang sangat besar.
Setoran tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Jika dikonversikan ke rupiah, jumlahnya setara sekitar Rp16,9 triliun untuk setiap negara anggota tetap Dewan Perdamaian Gaza.
Besaran dana ini memicu perdebatan di dalam negeri, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran, urgensi pembiayaan, serta manfaat langsung yang akan diterima Indonesia dari keikutsertaan tersebut.
Kontroversi lainnya adalah penunjukan Donald Trump sebagai ketua dewan sejak awal pendirian. Trump diposisikan sebagai ketua seumur hidup dan figur sentral dalam struktur organisasi Dewan Perdamaian Gaza. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan dominasi satu pihak dalam pengambilan keputusan strategis dewan.
Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme pembayaran kontribusi, sumber anggaran, serta posisi tawar Indonesia dalam struktur kepemimpinan Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di dewan ini pun diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dan bahan perdebatan, seiring besarnya implikasi politik, diplomatik, dan anggaran negara yang terlibat.(**)
Editor: Dahlan
