Aceh Besar – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya penguatan spiritual bagi para korban bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh.
Hal itu disampaikannya dalam forum Silaturahmi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama Ulama Aceh yang digelar di Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (10/2/2026).
Dalam suasana penuh keakraban dan kekhusyukan, Tito menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pemulihan mental dan spiritual masyarakat terdampak. Menurutnya, para ulama memiliki peran strategis dalam menguatkan hati dan jiwa para pengungsi agar tetap tegar menghadapi ujian.
“Mohon dukungan dan juga mohon doanya agar kami bisa menjalankan ibadah ini, ibadah kemanusiaan ini,” ujar Tito di hadapan para pimpinan MPR RI dan tokoh-tokoh ulama Aceh.
Ia mengapresiasi peran aktif ulama Aceh yang terus hadir di tengah masyarakat, memberikan tausiyah, pendampingan rohani, serta membangun optimisme para korban di tengah situasi sulit. Bagi Tito, dukungan spiritual menjadi fondasi penting agar proses pemulihan berjalan lebih kuat dan berkelanjutan.
Aceh Terdampak Paling Parah
Tito menjelaskan, sejak hari pertama bencana terjadi, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan seluruh unsur pemerintah pusat untuk bergerak cepat ke daerah terdampak. Menteri-menteri terkait, TNI, Polri, hingga lembaga teknis lainnya dikerahkan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Pemerintah memetakan sebanyak 52 daerah terdampak yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dari hasil pemetaan tersebut, Aceh menjadi wilayah dengan dampak yang cukup parah dibanding daerah lainnya.
“Sehingga semua kekuatan kemudian difokuskan ke Aceh, tanpa menafikan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ada alokasi pembagian tugas,” jelasnya.
Sebagai Kasatgas yang ditunjuk langsung Presiden, Tito mengaku segera menggelar rapat intensif bersama para kepala daerah terdampak dan instansi terkait. Ia juga turun langsung meninjau lokasi bencana guna memastikan data dan kondisi lapangan sesuai dengan laporan yang diterima.
“Dari situ kita bisa melihat benar atau tidak masalahnya dan kemudian kita melakukan pembagian tugas,” ujarnya.
Pembagian Tugas Lintas Kementerian
Dalam upaya mempercepat pemulihan, pemerintah pusat melakukan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga secara terstruktur dan terkoordinasi.
Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pemulihan dan pembangunan infrastruktur yang rusak, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas publik. Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM ditugaskan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pemulihan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal, termasuk operasional rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah terdampak.
Menurut Tito, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh.
Ulama dan Pemerintah Bersinergi
Forum silaturahmi tersebut juga dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, A.M. Akbar Supratman, serta jajaran pimpinan MPR RI lainnya.
Turut hadir Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sekaligus Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah, Faisal Ali, serta Rais Syuriah PWNU Aceh Muhammad Nuruzzahri.
Pertemuan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan ulama dalam membangun kembali daerah terdampak bencana, baik dari sisi fisik maupun spiritual. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan tidak hanya soal beton dan aspal, tetapi juga tentang membangkitkan kembali harapan, ketenangan batin, dan kepercayaan diri masyarakat.
Dengan dukungan tokoh agama dan kekuatan gotong royong seluruh elemen bangsa, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh serta wilayah terdampak lainnya dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(**)
Editor: Dahlan
