Home / Aceh

Selasa, 28 April 2026 - 06:49 WIB

Ketua DPRA Usul Pergub JKA Dicabut, Jubir Pemerintah Aceh: Kita Hormati

REDAKSI

Pemerintah Aceh menegaskan posisinya sebagai mitra DPR Aceh dalam menanggapi dinamika regulasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) 28/4/2026.

Pemerintah Aceh menegaskan posisinya sebagai mitra DPR Aceh dalam menanggapi dinamika regulasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) 28/4/2026.

Banda Aceh – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menyatakan menghormati DPR Aceh yang mengusulkan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dicabut. “Kita menghormati, kami akan lapor Mualem selaku Gubernur Aceh” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (28 April 2026).

Nurlis menambahkan bahwa DPR Aceh merupakan representasi rakyat Aceh. “Mereka wakil rakyat Aceh, karena itu Pemerintah Aceh memandang usulan tersebut patut ditempatkan sebagai sebuah kajian yang serius,” katanya lagi. “Mereka juga adalah mitra Pemerintah Aceh.”

Baca Juga :  Polisi dan PLN Bersinergi Bersihkan Polindes Pasca Banjir Bandang di Aceh Tamiang

Usulan mencabut Pergub JKA tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Serba Guna DPRA, Selasa (28 April 2026). Ketua DPR Aceh Zulfadhli mengatakan Pergub tersebut bermasalah secara hukum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“DPRA berpandangan bahwa Pergub ini tidak layak dipertahankan dan harus dicabut,” kata Zulfadhli.

Mengenai RDP DPR Aceh tersebut, Nurlis memandang sebagai hak DPR Aceh. “Mereka menjalankan salah satu fungsinya sebagai wakil rakyat, yaitu pengawasan, di samping fungsi legislasi dan anggaran,” kata Nurlis. “Jadi hal itu sangat lumrah dan wajar-wajar saja.”

Baca Juga :  Tuntutan Kemandirian Energi dan Ekonomi Aceh Pasca-Banjir dan Longsor: PAMI Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis

Namun, kata Nurlis, jika menyebut bahwa Pergub JKA bermasalah secara hukum dan bertentangan dengan aturan lebih tinggi maka perlu pengkajian lebih jauh lagi. “Mana mungkin Pemerintah Aceh menulis Pergub asal jadi,” katanya.

Nurlis mengatakan, Pemerintah Aceh sudah pasti memahami bagaimana caranya menata norma hingga menjadi regulasi,” katanya. “Setiap hari kerja mereka memelototi regulasi, sebab mereka bekerja meniti regulasi, dan memahami cara kerja regulasi.”

Baca Juga :  Perkuat Kerja Sama Pendidikan, Konsulat Singapura dan Ngee Ann Polytechnic Kunjungi Disdik Aceh

Misalnya, kata Nurlis, berkaitan dengan validasi norma maka sudut pandang harus sama, yaitu pada heirarki hukum yang berlaku di Indonesia. “Secara teori memang demikian. Di sini perlu menyamakan persepsi, sehingga kita menggunakan alat ukur yang sama ketika kita membuat kajian hukum,” katanya.

Kendati demikian, kata Nurlis, Pemerintah Aceh tetap menghormati usulan DPR Aceh tersebut. “Kita tunggu rekomendasi yang disampaikan DPR Aceh kepada Pemerintah Aceh,” kata Nurlis.[]

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh

Seminar Inspirasi Umroh Akbar di Simeulue: Ratusan Peserta Menangis Haru Diringi Kisah Panggilan Allah

Aceh

Kapolda Aceh Ajak Pengusaha Warung Kopi Ikut Jaga Kamtibmas dan Sediakan Fasilitas Salat

Aceh

Lima Kabupaten di Aceh terjadi Karhutla, Polisi Kejar Pelaku Pembakaran

Aceh

Perkuat Aksesibilitas, Prodi Kesejahteraan Sosial Terima Wakaf Al-Qur’an Braille dari UPTD Panti Sosial Disabilitas Beujroh Meukarya

Aceh

Sidak Tiga SPBU Banda Aceh, Pertamina dan Pemprov Aceh Temukan Indikasi Penyimpangan BBM Subsidi

Aceh

Mahasiswa UIN Ar-Raniry Kunjungi BBPOM Aceh, Kenali Teknologi Deteksi Formalin hingga Merkuri

Aceh

Pembina YJI Aceh Ziarah ke Makam HT Djohan

Aceh

Kumpulkan Istri Mantan Panglima Wilayah, Kak Na Ajak Bangun UMKM