Kota Jantho – Bupati Aceh Besar diwakili Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M. Ali, S.Sos., M.Si menghadiri Rapat Kerja (Raker) dalam rangka sinergi Program Alternative Development (AD) bersama stakeholder yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si, unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, Camat dan Para Keuchik.
Dalam sambutannya, Asisten II Sekdakab Aceh Besar, M. Ali, menyampaikan apresiasi kepada BNN Provinsi Aceh atas inisiatif pelaksanaan rapat kerja yang dinilai strategis dalam memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen mendukung penuh program Alternative Development sebagai pendekatan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi produktif.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung Program Alternative Development ini. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang kita miliki,” ujar M. Ali.
M. Ali juga menyampaikan bahwa Aceh Besar hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah penghasil padi surplus di Provinsi Aceh dan masuk dalam tiga besar produksi padi di tingkat provinsi.
“Alhamdulillah, Aceh Besar masih termasuk tiga besar daerah penghasil padi surplus di Provinsi Aceh. Kondisi ini harus terus kita jaga dan tingkatkan melalui sinergi semua pihak,” ungkapnya.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi modal utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Capaian tersebut harus kita jadikan modal utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani di Aceh Besar” pintanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya optimalisasi lahan tidur dan pengembangan komoditas unggulan daerah seperti jagung, kunyit, kopi, serta berbagai tanaman produktif lainnya.
“Kita masih memiliki banyak lahan yang berpotensi untuk dikembangkan. Jika dikelola secara maksimal, ini akan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.
M. Ali juga menambahkan bahwa pengembangan sektor peternakan dan perkebunan menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pendapatan masyarakat di pedesaan.
“Pengembangan sektor peternakan dan perkebunan menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pendapatan masyarakat di pedesaan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang kita miliki,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si dalam paparannya menjelaskan bahwa Program Alternative Development merupakan strategi nasional untuk memberikan alternatif mata pencaharian yang legal bagi masyarakat di wilayah rawan narkotika, khususnya yang sebelumnya menggantungkan ekonomi pada tanaman terlarang.
“Program Alternative Development ini bertujuan memberikan solusi nyata kepada masyarakat agar memiliki pilihan ekonomi yang lebih baik, legal, dan berkelanjutan,” ujar Dedy.
Ia menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan BNN tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“BNN tidak hanya melakukan pemberantasan, tetapi juga membangun alternatif ekonomi agar masyarakat tidak kembali pada aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.
Kepala BNN Aceh juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program AD.
“Karena pemberdayaan seperti pengembangan kopi, jagung, kunyit, dan komoditas pertanian lainnya telah menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah binaan BNN Aceh, termasuk adanya kelompok usaha yang mulai berkembang dan memiliki akses pasar lebih luas,” pungkasnya.(**)
Editor: Redaksi
