SIGLI — Tim dari Pemerintah Pusat melakukan peninjauan langsung terhadap dampak kerusakan akibat bencana banjir hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya pada Sabtu (8/8/2026).
Kedatangan tim lintas kementerian ini didampingi langsung oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, MA, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Oriza Safitri, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana oleh Pemerintah Pusat, dengan fokus utama pada sektor-sektor yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.
Rombongan Lintas Kementerian
Adapun perwakilan Pemerintah Pusat yang hadir dalam peninjauan tersebut meliputi:
- Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan (Pejabat Eselon I Kemenko Pangan)
- Pejabat Eselon II Kementerian Pertanian
- Pejabat Eselon II Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan
- Unsur Kementerian Ekonomi Kreatif
Rombongan meninjau beberapa titik lokasi terdampak, mulai dari hunian sementara (huntara), area tambak dan kolam milik warga, hingga fasilitas pasar serta pelaku UMKM yang mengalami kerusakan akibat banjir.
Fokus Pemulihan Ekonomi dan Produktivitas Warga
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menegaskan bahwa kunjungan ini sangat krusial mengingat daerahnya kini memasuki perpanjangan masa transisi menuju pemulihan pascabencana.
“Kunjungan lintas kementerian tersebut sangat penting dalam memasuki perpanjangan masa transisi ke pemulihan,” ujar Sibral, Minggu (9/8/2026).
Menurutnya, penanganan bencana saat ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan sektor perekonomian dan produktivitas warga.
“Prioritas kita sekarang bagaimana masyarakat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Lahan pertanian harus kembali produktif, tambak dan usaha perikanan harus dipulihkan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa roda aktivitas perdagangan harus segera bergerak kembali agar masyarakat yang terdampak memperoleh dukungan untuk bangkit.
Kendala Sektor Pertanian dan Usulan Anggaran
Di sektor pertanian, Pemkab Pidie Jaya mencatat sejumlah masalah krusial, seperti kerusakan pada jaringan irigasi serta tebalnya endapan lumpur yang menutupi lahan persawahan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab mendorong dilakukannya kajian cepat dan pemetaan lahan guna menentukan kawasan sawah yang masih bisa direhabilitasi maupun yang memerlukan alih fungsi/pemanfaatan alternatif.
Guna mempercepat proses recovery, Pemkab Pidie Jaya telah mengajukan beberapa langkah pendukung:
- Pengusulan Anggaran: Mengusulkan bantuan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk rehabilitasi dan pencetakan lahan.
- Bantuan Alat Berat: Meminta tambahan armada alat berat untuk mempercepat pembersihan dan penanganan di lapangan.
Editor: Redaksi
