SIGLI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie secara resmi mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama dewan setempat pada Senin (24/8/2026).
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan langsung dokumen Rancangan KUA-PPAS 2027 kepada Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra. Prosesi penyerahan ini turut disaksikan oleh jajaran pimpinan lainnya, yakni Wakil Ketua I DPRK Pidie T. Zulkarnaini, Wakil Ketua II Teuku Saifullah TS, Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Samsul Azhar, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Idhami.
Dalam pidato sambutannya, Bupati H. Sarjani Abdullah menekankan bahwa penyusunan KUA-PPAS adalah instrumen strategis yang sangat krusial dalam siklus perencanaan anggaran daerah. Dokumen ini akan menjadi kompas penentu arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pidie mendatang.
Berdasarkan rancangan untuk Tahun Anggaran 2027, Pemkab Pidie menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1.386.110.039.078, sementara proyeksi belanja daerah dianggarkan mencapai Rp1.461.110.039.078.
Guna menutupi defisit antara pendapatan dan belanja daerah tersebut, pemerintah telah merencanakan pembiayaan daerah sebesar Rp75 miliar. Dengan formulasi pembiayaan ini, postur Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tetap diajukan dengan komposisi yang berimbang (rasional).
Mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati mengingatkan agar penyusunan anggaran dilakukan secara cermat. Kebijakan harus bersifat selektif, terarah, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan layanan serta manfaat langsung bagi masyarakat luas.
“Kebijakan anggaran Tahun 2027 harus mampu mempercepat pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pidie periode 2025–2030, sehingga KUA-PPAS tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang lebih maju, inklusif dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa target angka dalam dokumen KUA-PPAS saat ini masih berstatus sementara. Nilai tersebut bisa saja berubah mengikuti dinamika dan perkembangan kebijakan fiskal di tingkat nasional. Meskipun demikian, Pemkab Pidie berkomitmen melakukan penyesuaian agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2027 tetap disusun secara realistis, sehat, dan kredibel.
Sebagai penutup, pihak eksekutif sangat menantikan adanya koreksi, masukan, dan saran yang konstruktif dari para pimpinan dan seluruh anggota DPRK Pidie selama proses pembahasan berlangsung. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting guna memperkuat kesepahaman terkait arah pembangunan Pidie di 2027, yang tentunya tetap mengacu pada kemampuan fiskal, dokumen perencanaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor: Dahlan
