JAKARTA — Pemerintah memperingatkan bahwa pembatalan norma areal preservasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan merusak sistem konservasi nasional
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, dalam sidang uji materiil Perkara Nomor 262/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/8/2026).
Argumen dan Sikap Pemerintah
Pemerintah berpandangan bahwa penghapusan Pasal 1 angka 16 UU 32/2024 tidak sekadar menghapus definisi, tetapi meruntuhkan keseluruhan rezim areal preservasi.
Fungsi Areal Preservasi: Bukan sebagai rezim berdiri sendiri atau pengganti kawasan konservasi, melainkan instrumen memperluas perlindungan ke luar kawasan konservasi guna mempertahankan fungsi penyangga kehidupan.
Dampak Pembatalan: Berpotensi merusak keterpaduan sistem konservasi, menghambat perlindungan daerah penyangga, koridor ekologis, ekosistem penghubung, areal bernilai konservasi tinggi, serta wilayah konservasi kelola masyarakat.
Kebutuhan Regulasi: Diperlukan untuk merumuskan aturan pelaksana terkait mekanisme penetapan, pelibatan masyarakat adat/lokal, kewajiban konservasi, dan pengawasan dalam menghadapi krisis kehilangan habitat serta fragmentasi ekosistem.
Petitum Pemerintah: Meminta MK menolak seluruh permohonan para Pemohon dan menyatakan Pasal 1 angka 16 UU 32/2024 tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Alasan Gugatan Pemohon (AMAN & KIARA)
Permohonan uji materiil ini diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diwakili Sekjen Rukka Sombolinggi, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang diwakili Sekjen Susan Herawati Romica, serta lima pemohon perorangan (Rukmini P Toheke, Bambang Zakariya, Herman Sarira, Putu Ardana, dan Maksi Kornelis Liem).
Para Pemohon menguji Pasal 1 angka 16, Pasal 19 ayat (1)-(3), Pasal 33 ayat (1)-(3), dan Pasal 37 ayat (1) UU KSDAHE karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kuasa Hukum Pemohon, Surti Handayani, memaparkan poin keberatan utama:
Penyimpangan Konsep OECM: Konsep Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) seharusnya mengakui tata kelola dan konservasi de facto oleh masyarakat adat tanpa pemaksaan rezim hukum negara.
Pembalikan Logika Hukum:UU KSDAHE mengadopsi istilah Areal Preservasi sebagai “baju” OECM, namun “isinya” membebani pemegang hak tanah dengan kewajiban konservasi. Hal ini mengabaikan ruh tata kelola lokal dan mengubah masyarakat adat dari subjek pemegang hak menjadi objek beban kewajiban.
Pelanggaran Asas Perundang-undangan:Ketentuan tersebut dinilai melanggar Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak memenuhi asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.
Editor: Dahlan
