ACEH SINGKIL — Persoalan infrastruktur pascabencana di Aceh Singkil kini menjadi sorotan utama. Pada Selasa petang, 1 September 2026, Pemerintah Daerah bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) turun langsung meninjau sejumlah titik yang dinilai membutuhkan penanganan serius.
Empat Titik Infrastruktur Kritis
Dalam peninjauan tersebut, tim mengevaluasi empat lokasi yang memiliki persoalan berbeda namun sama-sama mendesak bagi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Dua di antaranya masuk dalam kategori sangat mendesak:
- Pantai Pulo Sarok (Kec. Singkil) – Sangat Mendesak: Terjadi abrasi yang sangat kasatmata. Garis pantai terus terkikis, mengancam permukiman warga dan fasilitas umum di sekitarnya.
- Desa Tanah Merah (Kec. Gunung Meriah) – Sangat Mendesak: Proyek tanggul penahan banjir yang direncanakan membentang hingga Kecamatan Singkil. Terdapat kesenjangan antara rencana (lebih dari 26 kilometer) dan realisasi yang baru dikerjakan sekitar 2,1 kilometer.
- Jembatan Suka Kaya: Kondisi jembatan kayu beserta jalur penghubung di sekitarnya yang menyangkut akses vital masyarakat.
- Desa Sianjo-Anjo Merah (Kec. Gunung Meriah): Potensi strategis Embung/Waduk Sianjo-Anjo untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemangku Kepentingan yang Hadir
Pengamatan lapangan ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan tingkat daerah dan perwakilan pusat, di antaranya:
- Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon.
- Kepala Koordinator Wilayah Aceh II, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin.
- Wakil Kepala Korwil Aceh II, Kombes Pol. Reinhard Reimond Huwae.
Tim PRR Pascabencana Aceh Singkil dan Subulussalam, unsur Forkopimda, Ketua DPRK, Kapolres Aceh Singkil, Kasdim 0109 Aceh Singkil, Pj. Sekda, serta jajaran SKPK terkait.
Komitmen Penanganan dan Tindak Lanjut
Pernyataan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon
Bupati menekankan bahwa peninjauan lapangan ini penting agar persoalan pascabencana tidak hanya berhenti sebagai dokumentasi atau catatan laporan semata. Pemkab Aceh Singkil menyatakan kesiapannya dalam menyediakan data, dokumen teknis, dan informasi lapangan untuk mendukung percepatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kita tidak ingin persoalan hanya berhenti pada laporan dan rapat. Hari ini kita melihat langsung kondisi di lapangan, mencatat masalah, kemudian mencari solusi dan langkah tindak lanjut yang konkret. Kami berharap Koordinator Wilayah Aceh II dapat membawa hasil evaluasi ini menjadi bahan tindak lanjut di tingkat yang lebih tinggi, sehingga penanganan yang menjadi kewenangan pusat dapat dipercepat. Mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Mana yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kita kawal bersama sampai ada solusi.”
Pernyataan Kepala Korwil Aceh II, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin
Brigjen Guslin mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi infrastruktur. Ia menyatakan hasil Monev akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi untuk menentukan prioritas persoalan yang harus segera dibawa ke kementerian atau lembaga terkait.
“Apa yang kita lihat hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang persoalan di lapangan. Ini menjadi bahan penting bagi kami untuk melihat prioritas, kebutuhan penanganan dan langkah yang harus segera dilakukan. Kita ingin masyarakat segera merasakan hasilnya. Ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya selesainya pekerjaan, tetapi pulihnya kehidupan masyarakat dan semakin kuatnya infrastruktur menghadapi risiko bencana ke depan.”
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
