BANDA ACEH – Ketua Yayasan Agenda Strategis Revolusi Indonesia (ASRI), M Syauki Abrar, meminta pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dialihkan kepada kantin sekolah. Dia menilai langkah tersebut berpotensi menambah beban sekolah karena pengelolaan MBG membutuhkan kemampuan khusus di bidang pangan, gizi, logistik, hingga administrasi.
“Sekolah harus tetap berfokus pada fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan, bukan menjadi pengelola dapur produksi dan logistik program pemerintah,” kata M Syauki Abrar, Kamis, 10 September 2026.
Dia mengatakan penolakan tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap penguatan pengawasan Program MBG, melainkan upaya menjaga agar proses pendidikan tidak terganggu oleh beban operasional yang berada di luar tugas pokok sekolah.
“Sekolah adalah tempat mendidik dan membentuk karakter anak-anak, bukan entitas yang mengelola dapur produksi berskala besar. Jangan sampai tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis justru menggeser fokus utama sekolah dalam memberikan layanan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Syauki, sikap tersebut juga sejalan dengan aspirasi yang disampaikan para guru dan tenaga pendidik yang khawatir pengelolaan operasional MBG akan menambah beban administrasi dan tanggung jawab sekolah.
Pengadaan bahan baku setiap hari, pengendalian mutu pangan, pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, hingga pengelolaan anggaran merupakan pekerjaan yang membutuhkan sistem profesional dan sumber daya khusus.
Apabila tanggung jawab tersebut dialihkan kepada kantin sekolah, dia khawatir memunculkan persoalan administratif, konflik di lingkungan sekolah, serta mengurangi fokus tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar.
Solusi dan Penguatan Sistem MBG
Yayasan ASRI berpandangan bahwa apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program MBG, solusi yang tepat bukanlah mengalihkan pengelolaannya kepada kantin sekolah, melainkan memperkuat sistem yang telah berjalan melalui peningkatan kapasitas seluruh pelaksana.
Pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi mitra, Kepala SPPG, ahli gizi, serta tenaga teknis dinilai menjadi langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan program berjalan sesuai standar.
Sebagai salah satu mitra pelaksana program MBG, Yayasan ASRI juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka ruang dialog bersama para mitra dan yayasan pengelola SPPG. Menurut Syauki, para mitra merupakan pihak yang menjalankan program secara langsung sehingga memiliki pengalaman dan masukan yang penting dalam penyempurnaan kebijakan.
“Kami berharap BGN membangun forum komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan para mitra, Kami adalah pihak yang paling ikhlas dalam menyukseskan progam ini, dengan segala resiko yang kami ambil. Kebijakan yang lahir dari dialog akan lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” katanya.
Di sisi lain, Yayasan ASRI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, atas pendekatan baru yang lebih kolaboratif dalam pelaksanaan program MBG. Pelibatan unsur pemerintah dan aparat di tingkat kecamatan, seperti camat, Danramil, Kapolsek, hingga Kepala Puskesmas, dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Yayasan ASRI meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor tersebut akan memperkuat tata kelola program MBG sehingga dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh penerima manfaat tanpa mengurangi fungsi utama sekolah sebagai pusat pendidikan.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
