BANDA ACEH — Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, membantah tegas disinformasi yang beredar luas di masyarakat soal bendera Aceh. Informasi bohong itu menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat telah menerbitkan putusan final.
“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (7 November 2026).
Nurlis menegaskan, hingga detik ini komunikasi politik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat masih terus berjalan. Koordinasi strategis itu berlangsung secara dinamis dan konstruktif. “Saat ini masih dalam pembahasan. Belum ada putusan final,” kata Nurlis.
Nurlis mengatakan, dalam sepekan terakhir Pemerintah Aceh justru bekerja ekstra keras melakukan lobi dan diskusi intens di tingkat nasional. Komunikasi lintas kementerian itu difokuskan pada penyelesaian tiga isu krusial. Ketiga isu ini menyangkut marwah, hak daerah, dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Termasuk mengenai bendera, selain itu adalah tentang kelanjutan dana otonomi khusus (otsus), dan lapangan Blang Padang,” kata Nurlis.
Bahkan, Nurlis menambahkan, keseriusan mengawal aspirasi rakyat ini ditunjukkan langsung oleh pimpinan daerah. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), sudah berjumpa langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Mualem menyampaikan langsung harapan dan posisi Aceh.
Sebelumnya, pada pekan yang sama, Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) juga berdiskusi secara maraton dengan sejumlah menteri di Jakarta. Pertemuan itu turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPR Aceh.
Nurlis mengatakan, kekompakan eksekutif dan legislatif ini membuktikan adanya kesatuan visi dalam memperjuangkan hak-hak Aceh di pusat. “Dalam pertemuan tingkat tinggi itu, juga dibahas bendera, dana otsus, dan lapangan Blang Padang,” tambah Nurlis.
Di tengah kekompakan pimpinan daerah tersebut, Nurlis sangat menyayangkan munculnya manuver dari oknum tidak bertanggung jawab. Ia mengecam keras pihak yang sengaja mengembuskan isu bohong terkait putusan bendera.
“Langkah manipulatif tersebut adalah upaya sistematis untuk memprovokasi keadaan. Tujuannya memecah belah persatuan rakyat, serta mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” kata Nurlis.
Menurut Nurlis, adalah sangat tidak baik memutar isu yang di dalamnya memiliki semangat mengadu domba. Kata Nurlis, menyebarkan informasi palsu saat negosiasi krusial sedang berlangsung merupakan bentuk pengkhianatan. Hal itu mencederai ikhtiar bersama dalam merawat perdamaian dan memperjuangkan kesejahteraan Aceh.
“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan lapangan Blang Padang, justru muncul orang tak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” kecam Nurlis dengan nada tegas.
Menurut Nurlis, pihak-pihak yang sengaja melempar bola liar ini tidak menginginkan adanya titik temu yang harmonis antara Aceh dan Pemerintah Pusat. “Upaya adu domba tersebut sengaja dirancang untuk memancing kegaduhan publik,”katanya.
Karena itu, kata Nurlis, Pemerintah Aceh menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, ulama, tokoh adat, pemuda, dan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi. Masyarakat diminta mewaspadai narasi-narasi liar yang beredar di media sosial maupun ruang publik.
Masyarakat juga diharapkan kritis dalam menyaring informasi. Nurlis mengajak semua pihak memberikan kepercayaan penuh kepada kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta DPR Aceh.
“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” katanya.[]
Editor: Dahlan
