BANDA ACEH — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan bahwa korban meninggal dunia dalam insiden penembakan di Gampong Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11/2026), diduga kuat terkena proyektil.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa informasi awal yang diterima dari rumah sakit menyebutkan korban mengalami trauma akibat benda tajam. Namun, berdasarkan bekas luka pada tubuh korban, pihak Komnas HAM menduga luka tersebut disebabkan oleh proyektil.
“Soal benda tajam itu kan bisa ditafsirkan banyak gitu ya. Tetapi kalau dari bekas luka yang ada di badan korban yang meninggal dunia, tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil,” ujar Anis dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026).
Anis menjelaskan, tim Komnas HAM telah turun langsung ke lokasi kejadian sejak Jumat (6/11/2026) untuk melakukan pemantauan lapangan.
Selama empat hari penyelidikan, pihaknya telah menemui berbagai unsur, mulai dari warga, keluarga korban, korban luka-luka, Bupati Pidie, unsur kecamatan, Polres, keuchik, hingga pihak rumah sakit.
“Dari penyelidikan yang sudah kami lakukan selama beberapa hari di lapangan, kami menemukan sejumlah informasi bahwa memang peristiwa itu terjadi dan menimbulkan satu orang korban meninggal dunia dan sejumlah korban luka-luka,” katanya.
Meski demikian, Anis menyebutkan bahwa seluruh hasil temuan belum dapat dipublikasikan secara utuh. Komnas HAM juga mencatat bahwa hingga hari keenam pascakejadian, proses autopsi terhadap jenazah korban belum dilakukan.
Guna menuntaskan kasus ini, Komnas HAM mendorong proses penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan untuk mengungkap penyebab kematian korban serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Rencana Pemanggilan Panglima TNI
Sebagai tindak lanjut dari pemantauan lapangan, Komnas HAM berencana memanggil Panglima TNI dan Pangdam Iskandar Muda untuk meminta penjelasan resmi terkait insiden tersebut.
“Nah tentu itu (investigasi mendalam) nanti akan kami tindaklanjuti pasca kami mendapatkan informasi dan pasca kami nanti akan memanggil Panglima TNI dan juga Pangdam,” ungkap Anis.
Selain mendorong pengusutan perkara, Komnas HAM menekankan pentingnya pemulihan bagi seluruh korban, termasuk penanganan trauma bagi warga terdampak. Ia menegaskan masyarakat dan keluarga korban sangat menantikan akuntabilitas serta keadilan dari negara.
“Tentu saja masyarakat sangat mengharapkan bahwa proses penegakan hukum bisa berjalan, karena apa yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah negara bertanggung jawab, ada akuntabilitas negara. Keadilan yang ditunggu oleh masyarakat, terutama keluarga korban,” pungkasnya.
Penulis: Hidayat. S
Editor: Dahlan
