Home / Aceh / Peristiwa

Senin, 9 November 2026 - 12:04 WIB

Terima Kunjungan Komnas HAM, Bupati Pidie Minta Insiden Kekerasan di Pulo Keunari Diusut Tuntas

REDAKSI

Bupati Pidie Sarjani Abdullah menerima kunjungan tim Komnas HAM RI di Pendopo Bupati guna berkoordinasi terkait bentrokan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro. Pemerintah daerah menegaskan agar seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan objektif, Minggu 08/11/2026.

Bupati Pidie Sarjani Abdullah menerima kunjungan tim Komnas HAM RI di Pendopo Bupati guna berkoordinasi terkait bentrokan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro. Pemerintah daerah menegaskan agar seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan objektif, Minggu 08/11/2026.

SIGLI — Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, MH, menggelar pertemuan khusus dengan tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di Pendopo Bupati Pidie, Minggu (8/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie secara tegas meminta agar insiden kekerasan yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, diusut hingga tuntas secara objektif dan terbuka.

Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, SH CPM, mengonfirmasi bahwa kedatangan Komnas HAM RI merupakan bagian dari pemantauan resmi dan pengumpulan keterangan lapangan terkait bentrokan di kawasan tersebut.

Baca Juga :  Jembatan Natam Putus Tergerus Banjir, Aktivitas Warga dan Pelajar di Aceh Tenggara Lumpuh

Selain mengumpulkan kronologi peristiwa secara utuh, Komnas HAM juga memantau penanganan para korban serta perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pascakejadian.

“Komnas HAM sebelumnya melayangkan surat koordinasi untuk meminta keterangan dari Bupati Pidie terkait penanganan bentrokan di Desa Pulo Keunari serta kondisi keamanan terkini. Intinya, Pak Bupati menegaskan agar seluruh proses hukum dan penyelidikan dilakukan secara transparan,” ujar Andi.

Langkah pemantauan yang dilakukan Komnas HAM RI ini mengacu pada kewenangan resmi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertemuan ini diharapkan menjadi sarana sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga HAM nasional guna menjamin penanganan kasus yang akuntabel dan memprioritaskan perlindungan hak dasar warga.

Baca Juga :  2 Bocah di Aceh Meninggal Tenggelam saat Mandi di Pantai Lhoknga

Sementara itu, Bupati Pidie Sarjani Abdullah menekankan pentingnya pengungkapan fakta secara menyeluruh tanpa ada yang ditutup-tutupi agar tidak menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Ia mengimbau seluruh pihak untuk kooperatif dan mendukung penuh proses pemantauan oleh Komnas HAM.

Baca Juga :  Kantor Dishub Abdiya Terbakar, Cuaca Ekstrem Diduga Jadi Penyebab

“Proses penyelidikan yang mendalam sangat diperlukan untuk mengungkap secara terang benderang latar belakang, kronologi kejadian, hingga pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut,” tegas Sarjani.

Sarjani berharap koordinasi lintas lembaga ini mampu menghadirkan keadilan nyata bagi korban dan mengembalikan ketenteraman wilayah.

“Kami berharap fakta yang sebenarnya dapat segera terungkap dan keadilan bagi para korban bisa diperjuangkan. Fokus kita bersama adalah mengembalikan situasi keamanan di Kecamatan Tiro/Truseb dan Aceh pada umumnya agar kembali kondusif,” pungkasnya.

Penulis: Hidayat. S

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Aceh

Direksi RSUDZA Banda Aceh Tinjau Langsung Pelayanan IGD untuk Pastikan Penanganan Pasien Cepat dan Tepat

Peristiwa

Kebakaran Hebat di Kluet Utara: 13 Ruko Hangus Dilahap Si Jago Merah

Aceh

Pemerintah Aceh Targetkan Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2028 

Aceh

Polda Aceh Fasilitasi Audiensi Penyelesaian HGU Lahan Antara PT Bumi Flora dengan Masyarakat Aceh Timur

Peristiwa

Hujan Deras Terjang Aceh Tenggara: 6 Desa Terendam Banjir, Tanggul Jebol, dan Longsor Putuskan Listrik

Aceh

PLN Aceh Kerja Keras Pulihkan Listrik, Tim Siaga 24 Jam Diterjunkan

Peristiwa

Kecelakaan Lalu Lintas di Aceh Barat: 18 Orang Meninggal, 56 Luka-luka

Wali Nanggroe aceh

Wali Nanggroe Susun Regulasi Hutan Adat & Pertambangan: Lindungi Masyarakat Adat, Cegah Bencana