CATATAN POLITIK:
Teuku Muhammad Jamil
Ilmuwan Politik dan Akademisi USK, Aceh.
Ada perkembangan penting yang perlu dicermati. ANTARA dan Republika pada 11 November 2026 memberitakan bahwa Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Namun, proses formal dan kepastian konstitusionalnya tetap harus diperhatikan. Republika Online.
Bagi Prabowo: Ujian Kepemimpinan dan Stabilitas Politik
Prabowo akan menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Pengunduran diri Gibran berpotensi mengubah konfigurasi politik yang terbentuk sejak Pilpres 2024.
Selama ini, pasangan Prabowo-Gibran juga merepresentasikan pertemuan dua kekuatan politik besar, yakni jaringan politik Prabowo dan pengaruh politik mantan Presiden Joko Widodo.
Jika hubungan politik tersebut mengalami keretakan, dampaknya bisa meluas ke koalisi pemerintahan, komunikasi antarpartai, dan dukungan politik terhadap agenda Presiden.
Namun, Prabowo tidak boleh membiarkan persoalan personal maupun dinamika elite mengganggu kepentingan negara. Presiden harus memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kompromi kekuasaan.Bagi Bangsa: Ujian Kedewasaan Demokrasi
Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa jabatan publik bukan milik keluarga, kelompok, maupun dinasti politik. Jabatan adalah amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Jika persoalan persyaratan pencalonan menjadi latar belakang pengunduran diri, negara harus memberikan penjelasan hukum secara terbuka. Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa persoalan mendasar dalam proses demokrasi dapat diselesaikan hanya dengan pergantian pejabat.*Apa yang Terjadi Secara Konstitusional?*
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, pengunduran diri bukan berarti Presiden otomatis kehilangan jabatannya, dan pemerintahan tidak serta-merta harus mengulang pemilihan presiden. DPR RI.
Namun, proses pengunduran diri, penetapan kekosongan, dan pengisian jabatan harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Apakah Persoalan Politik Selesai Jika Gibran Mundur?Belum tentu.
Justru ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab:
* Apakah persoalan hukum yang menjadi latar belakang polemik pencalonan Gibran otomatis selesai?
* Bagaimana sikap dan posisi politik Joko Widodo setelah putranya tidak lagi menjabat Wakil Presiden?
* Bagaimana sikap partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo?
* Apakah pengunduran diri akan meredakan ketegangan politik atau justru membuka persoalan baru?
Reuters melaporkan bahwa sekitar 120 anggota DPR telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Perkembangan pengunduran diri ini berlangsung bersamaan dengan dinamika tersebut. Karena itu, kita perlu melihat bagaimana lembaga-lembaga negara menyelesaikan seluruh prosesnya.
Pelajaran Terbesar bagi Indonesia
Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadikan pergantian figur sebagai solusi atas persoalan tata kelola negara.
Yang harus dibenahi adalah sistem rekrutmen kepemimpinan, integritas lembaga negara, supremasi hukum, dan tanggung jawab politik.
Prabowo mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa kepentingan nasional berada di atas kepentingan keluarga, kelompok, maupun koalisi politik.
REFLEKSI: JANGAN SAMPAI NEGARA MENJADI KORBAN KOMPROMI ELITE
Menurut perspektif ketatanegaraan, mundurnya seorang Wakil Presiden tidak otomatis menjadi krisis negara. Konstitusi telah menyediakan7 mekanisme untuk mengatasinya.
Tetapi, jika pergantian pejabat terus diikuti konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan tarik-menarik kekuasaan, yang paling dirugikan bukanlah elite politik, melainkan rakyat.
Prabowo harus membuktikan bahwa dirinya adalah Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar pemimpin sebuah koalisi politik.Negara ini tidak boleh dikelola berdasarkan siapa yang berjasa mengantarkan seseorang ke tampuk kekuasaan, tetapi berdasarkan siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sebab, dalam demokrasi, kekuasaan boleh berganti, jabatan boleh berakhir, dan koalisi boleh berubah. Namun, konstitusi dan kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan.
JANGAN SAMPAI ELITE BERTARUNG MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN, SEMENTARA RAKYAT TERUS BERJUANG MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN.
Salam Persatuan, Salam Akal Sehat, Prof. Dr. T.M. Jamil
Ilmuwan Politik, Akademisi dan Guru Ilmu Sosial pada Ps USK, Aceh.
Editor: Dahlan
