Home / Parlementarial

Selasa, 10 November 2026 - 17:24 WIB

Fraksi PAN DPRK Banda Aceh Dorong Pembenahan Pajak Daerah Tanpa Bebani Usaha Mikro

REDAKSI

Fraksi PAN DPRK Banda Aceh menyoroti struktur pendapatan dan arah belanja daerah dalam pembahasan APBK Banda Aceh melalui pandangan fraksi yang disampaikan oleh Sofyan Helmi, Selasa 10/11/2026.

Fraksi PAN DPRK Banda Aceh menyoroti struktur pendapatan dan arah belanja daerah dalam pembahasan APBK Banda Aceh melalui pandangan fraksi yang disampaikan oleh Sofyan Helmi, Selasa 10/11/2026.

BANDA ACEH – Fraksi PAN memberikan perhatian serius terhadap struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, Selasa 10/11/2026.

Ketergantungan tersebut berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas apabila terjadi perubahan kebijakan transfer.

Karena itu, Fraksi PAN meminta Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terencana dan berkelanjutan, tanpa menambah beban yang tidak proporsional kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.

Baca Juga :  Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Banda Aceh, Anggota DPRK Mehran Gara R Imbau Orang Tua Tingkatkan Pengawasan dan Edukasi

Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pembenahan administrasi perpajakan dan retribusi, digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak secara akurat, penertiban kebocoran penerimaan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Potensi pajak hotel, restoran, parkir, reklame, dan sektor ekonomi lainnya perlu dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha,” kata Sofyan Helmi

Fraksi PAN juga meminta agar setiap target peningkatan PAD didukung data yang realistis, strategi pencapaian yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan.

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sekretariat DPRK Banda Aceh Gelar Pelatihan Kehumasan

Fraksi PAN menekankan bahwa alokasi belanja APBK harus didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan rutinitas program tahunan perangkat daerah.

“Kami meminta agar belanja daerah diarahkan secara proporsional pada pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja,” ujarnya

Baca Juga :  Kawal Raqan APBK 2027, Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh Tekankan Efisiensi Belanja dan Penguatan UMKM

Fraksi PAN juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pengalokasian anggaran pada kegiatan yang kurang mendesak, bersifat seremonial, atau tidak memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target capaian yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada public,” tuturnya.  [Adv]

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Parlementarial

DPRK Banda Aceh Dukung Komisi II DPR RI: Buka Jalur PPPK Penuh Waktu untuk Honorer

Parlementarial

Komisi I DPRA Kecam Pengeroyokan Pemuda Aceh di Masjid Sibolga, Minta Pelaku Ditangkap

Parlementarial

Tgk Agam Desak DPRA Bentuk Pansus, Bongkar Dugaan Pengkhianatan Negara dalam Pengalihan Empat Pulau Aceh ke Sumut

Parlementarial

Ketua DPRA Aceh Desak Pemerintah Pusat Memenuhi Tuntutan Rakyat Aceh

Berita

Ketua Komisi IV DPRK Farid Nyak Umar: Pemenuhan Gizi Anak Prioritas, DPRK Kawal Anggaran PMT Cegah Stunting

Aceh Besar

Muharram Idris Serukan Persatuan, DPRK “Siap” Dukungan Penuh

Parlementarial

DPRK Banda Aceh Minta Layanan Trans Koetaradja Segera Diaktifkan Kembali

Parlementarial

Ketua DPRK Irwansyah Terima Audiensi BEM USK, Dorong Respon Isu Strategis Aceh