Home / Banda Aceh / Hukum

Selasa, 17 November 2026 - 15:10 WIB

MPU Aceh Gelar Pertemuan Terbatas Bahas Kasus FD

REDAKSI

MPU Aceh Dan Walikota Banda Aceh Saat Memberi Klarifikasi Masalah Hukum Ketua Inspektorat Kota Banda Aceh.

MPU Aceh Dan Walikota Banda Aceh Saat Memberi Klarifikasi Masalah Hukum Ketua Inspektorat Kota Banda Aceh.

Banda Aceh – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memanggil Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh dalam pertemuan terbatas di Kantor MPU Aceh, kawasan Lampeunerut, Aceh Besar, Senin (16/11/2026).

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dilepasnya mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD, yang sebelumnya terseret dugaan kasus liwath atau hubungan sesama jenis.

Baca Juga :  Warga Non-Muslim Resmi Masuk Islam, Prosesi Pensyahadatan Berlangsung Khidmat di Dinas Syariat Islam Banda Aceh

Ketua MPU Aceh, Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh, mengatakan perkara tersebut memang tidak dapat dilanjutkan karena adanya keterbatasan dalam perangkat hukum.

Pernyataan itu disampaikan menyusul pertemuan yang melibatkan unsur Pemko Banda Aceh dan Kejari Banda Aceh untuk membahas persoalan tersebut.

Baca Juga :  Illiza Respons Cepat Keluhan Traffic Light Simpang Oman, Arus Lalu Lintas Kini Lebih Lancar

Kasus ini menjadi perhatian MPU Aceh karena berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang menggunakan istilah liwath dalam konteks hukum syariat Islam di Aceh.

Meski demikian, penanganan perkara tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewenangan aparat penegak hukum dan batasan pembuktian dalam proses peradilan.

Pemanggilan Pemko dan Kejari Banda Aceh menjadi bagian dari upaya MPU Aceh memperoleh penjelasan mengenai persoalan hukum yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Baca Juga :  Kejari Aceh Barat Terima Pelimpahan Kasus Penggelapan Pajak Kendaraan Rp311,39 Juta

Hingga informasi yang tersedia, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan terbatas tersebut maupun penjelasan rinci dari Pemko dan Kejari Banda Aceh terkait kendala hukum yang dimaksud.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Hukum

Polresta Banda Aceh Musnahkan Barang Bukti Hampir 2 Kilogram Narkotika Jenis Sabu

Banda Aceh

Momentum Ramadhan, IWATAN Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim 

Hukum

Warga Sebut Pembebasan Lahan Akses RSUDZA Tak Transparan dan Konsultasi Publik Sekadar Formalitas

Banda Aceh

Kebakaran Kios Kayu di Lamgugob Merugi Rp15 Juta, BPBD Banda Aceh Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Banda Aceh

Illiza Hadiri Pelepasan Mudik Gratis Pemerintah Aceh di Terminal Batoh

Banda Aceh

Banggar DPRK Usulkan Anggaran Internet dan CCTV untuk SD-SMP di APBD 2027

Banda Aceh

ASN Aceh Raih Doktor Lewat Publikasi Jurnal Q1, Lulus Cumlaude

Banda Aceh

KPP Pratama Banda Aceh Serahkan Zakat Perdana ke Baitul Mal