Home / Parlementarial / Pemerintah

Sabtu, 30 Mei 2026 - 14:27 WIB

Anggota DPRA Dapil IX Irpannusir Desak Pemprov Aceh Atasi Krisis Air DI Gunung Pudung

REDAKSI

Anggota DPRA Irpannusir soroti DI Gunung Pudung macet air. Desak Pemprov Aceh realokasi anggaran & segera atasi ancaman kekeringan petani Kluet Raya, Sabtu 30/05/2026.

Anggota DPRA Irpannusir soroti DI Gunung Pudung macet air. Desak Pemprov Aceh realokasi anggaran & segera atasi ancaman kekeringan petani Kluet Raya, Sabtu 30/05/2026.

Tapak Tuan – Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan (Dapil) 9, Irpannusir, menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi pasokan air yang tidak normal pada Daerah Irigasi (DI) Gunung Pudung.

Menurut Irpannusir, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Pasalnya, kemacetan pasokan air tersebut berpotensi besar mengancam sektor pertanian yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan serta keberlanjutan ekonomi bagi ribuan kepala keluarga di wilayah Kluet Raya.

“Tentu kita sangat prihatin dengan tidak normalnya pasokan air di Daerah Irigasi Gunung Pudung yang akan mengakibatkan terancamnya sektor pertanian, yang merupakan sumber utama kehidupan masyarakat Kluet Raya,” ujar Irpannusir, Jumat (29/5/2026).

Baca Juga :  DPRK Banda Aceh : Fraksi Gerindra Dukung RPJM Yang Berorientasi Pada Masyarakat

Politisi PAN tersebut meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualem–Dek Fadh, melalui dinas terkait untuk bergerak cepat mengatasi ancaman kekeringan yang tengah dihadapi para petani.

“Kita meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan Aceh untuk segera turun tangan mencari solusi yang tepat agar ancaman kekeringan ini dapat segera diatasi,” tegasnya.

Sebagai solusi konkret, Irpannusir mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan penyesuaian prioritas anggaran. Ia menyarankan agar sebagian paket pekerjaan yang dinilai kurang produktif dan belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dialihkan untuk penanganan irigasi Gunung Pudung.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Dukung Penguatan Gerakan PKK sebagai Mitra Pembangunan Daerah

“Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengalihkan paket pekerjaan yang kurang produktif atau belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat untuk difokuskan pada penanganan Gunung Pudung. Saya kira masih banyak kegiatan yang belum tayang dan masih dalam tahap perencanaan untuk dialihkan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan hajat hidup ribuan masyarakat, sehingga keberpihakan pemerintah terhadap persoalan ini adalah sebuah keharusan. Kehadiran pemerintah dalam situasi mendesak seperti sekarang akan menjadi bukti nyata kepedulian terhadap rakyat kecil.

Baca Juga :  Staf Ahli Bupati Hadiri Integral Ceremony Lion Air ldan Pelepasan Perdana Jamaah Umrah Rute Banda Aceh-Jeddah

“Ini menyangkut hajat hidup ribuan masyarakat. Tentu kehadiran pemerintah di saat-saat genting seperti ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Irpannusir menilai bahwa kepemimpinan Mualem–Dek Fadh yang lahir dari dukungan rakyat harus mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.

“Bukankah kepemimpinan Mualem–Dek Fadh lahir dari perjuangan rakyat kecil yang membutuhkan keadilan dan kemakmuran. Jadi tentu sebuah impian yang sangat mungkin jika masyarakat berharap ini bisa terealisir sesegera mungkin,” pungkasnya. [Adv]

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Ketua TP PKK Aceh Besar Lantik 10 Ketua TP PKK Kecamatan

Parlementarial

Komisi II DPRA dan DKP Aceh Tinjau Dermaga Pelabuhan di Aceh Selatan yang Sudah Dangkal

Pemerintah

Pemerintah Aceh Raih Peringkat-2 Kategori Pemerintah Provinsi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Nasional

Nasir Djamil Sebut Kakorlantas Mabes Polri dan Jajarannya Pejuang Kemanusiaan

Daerah

Paripurna DPRA Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Pemerintah

Dishub dan Satpol PP Aceh Barat Kosongkan Kantor PT MPM di Jetty Meulaboh Usai KSP Dihentikan

Parlementarial

Komisi VI DPRA Tinjau Pendidikan Lhokseumawe, Fokus pada Mutu dan Fasilitas

Parlementarial

Kawal Raqan APBK 2027, Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh Tekankan Efisiensi Belanja dan Penguatan UMKM