BANDA ACEH – Dalam upaya memperteguh integritas dan meningkatkan mutu pelayanan publik, seluruh jajaran pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh mengikuti sosialisasi pencegahan gratifikasi, pungutan liar (pungli), dan korupsi.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, pada Senin (31/8/2026), bertempat di Kantor Disdukcapil, Gedung A Balai Kota Banda Aceh.
Untuk memberikan pemahaman yang mendalam, sosialisasi ini menghadirkan Taufik dari Inspektorat Kota Banda Aceh sebagai narasumber utama. Di hadapan para pegawai, Taufik memaparkan secara rinci mengenai ragam bentuk gratifikasi, pungli, dan korupsi, sekaligus membedah potensi risiko serta dampak hukum dari praktik-praktik terlarang tersebut.
Ia memberikan penekanan khusus bagi para aparatur yang bertugas di garis depan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Menurut Taufik, para pegawai wajib memahami dengan baik perbedaan, bentuk, serta batasan dari ketiga jenis pelanggaran tersebut.
Pemahaman ini dinilai sangat krusial agar setiap aparatur mampu mengenali, mencegah, serta menghindari segala tindakan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan wewenang dalam memproses administrasi kependudukan masyarakat.
Pengenalan Whistleblowing System (WBS)
Selain berfokus pada langkah-langkah pencegahan, kegiatan ini juga menjadi ajang pengenalan mekanisme Whistleblowing System (WBS).
WBS merupakan sebuah layanan pelaporan terpadu yang dirancang agar para pegawai maupun pihak lain dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran, suap, gratifikasi, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang. Sistem ini memastikan setiap laporan diproses dengan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor.
Menanggapi jalannya acara, Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran serta keseriusan seluruh pegawainya. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah preventif dan edukatif yang strategis untuk membangun kesadaran aparatur akan pentingnya menjaga integritas.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh aparatur, termasuk operator loket, mengenai definisi, jenis, serta risiko hukum dari gratifikasi dan pungutan liar,” tegas Heru memungkasi acara. (*)
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
