Banda Aceh – Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan keuangan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar pertemuan penting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk audiensi resmi ini berlangsung di gedung utama DPRA pada Senin (8/6/2026).
Pertemuan tatap muka antara pimpinan lembaga legislatif Aceh dan lembaga pemeriksa eksternal negara ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRA. Agenda utama audiensi berfokus pada penguatan sinergi, komunikasi, dan koordinasi kelembagaan guna mendorong terciptanya tata kelola anggaran yang transparan serta akuntabel di lingkungan Pemerintah Aceh.
Ketua DPRA menyampaikan bahwa hubungan yang harmonis dan koordinasi yang kuat antara DPRA dan BPK RI Perwakilan Aceh merupakan pilar penting dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRA membutuhkan kemitraan strategis dengan BPK untuk memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam jalannya dialog yang berlangsung hangat, Ketua DPRA menegaskan komitmen legislatif untuk terus mendukung akuntabilitas publik. Menurutnya, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak masyarakat Aceh untuk mengetahui ke mana dan bagaimana anggaran daerah dialokasikan.
“Sinergi antara DPRA dan BPK RI Perwakilan Aceh harus terus diperkuat. Kita memiliki visi yang sama, yaitu memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan di atas koridor aturan yang berlaku, transparan, serta memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Ketua DPRA di sela-sela pertemuan.
Ia juga menambahkan bahwa tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu perhatian utama dewan. DPRA akan terus mendorong satuan kerja perangkat aceh (SKPA) untuk bersikap kooperatif dan responsif dalam menyelesaikan setiap catatan atau temuan pemeriksaan agar tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut di kemudian hari.
Apresiasi dan Komitmen BPK RI Perwakilan Aceh
Di pihak lain, rombongan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh menyambut baik inisiatif dan keterbukaan yang ditunjukkan oleh pimpinan DPRA. Pihak BPK menyatakan bahwa komitmen politik dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRA sangat membantu tugas-tukuas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK di lapangan.
Melalui pertemuan ini, BPK RI Perwakilan Aceh berharap jalannya komunikasi dua arah ini dapat berjalan secara berkesinambungan. BPK juga siap memberikan masukan-masukan profesional serta pandangan yang objektif mengenai potret pengelolaan keuangan daerah, guna membantu fungsi pengawasan legislatif agar berjalan lebih tajam dan konstruktif.
Keterbukaan informasi dan kesamaan frekuensi antar kedua lembaga ini dinilai menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko penyimpangan anggaran sejak dini.
Harapan bagi Peningkatan Opini Keuangan
Audiensi strategis ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang signifikan terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh ke depan. Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat bahwa sinergi dan koordinasi yang kokoh ini harus membuahkan hasil nyata berupa peningkatan tata kelola birokrasi yang bersih, bebas korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan adanya komitmen bersama ini, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Bumi Serambi Mekkah diharapkan bukan lagi sekadar target di atas kertas, melainkan sebuah realitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh masyarakat Aceh. Pertemuan tersebut ditutup dengan foto bersama dan komitmen untuk saling mendukung dalam koridor tugas masing-masing lembaga. [Adv]
Editor: Redaksi
