Lhoksukon – Kerusakan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, yang dipicu oleh hujan dan angin kencang pada Selasa (2/6/2026), memicu sorotan tajam. Bangunan yang dibangun sebagai tempat berlindung bagi korban bencana tersebut justru rusak oleh kondisi cuaca yang relatif lazim terjadi di wilayah Aceh.
Peristiwa ini memicu kekhawatiran publik serta memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas konstruksi, perencanaan, pengawasan proyek, hingga efektivitas penggunaan anggaran pemulihan pascabencana yang bersumber dari dana publik.
Sorotan Terhadap Ketahanan Bangunan dan Anggaran
Sejumlah kalangan menilai insiden ini harus menjadi bahan evaluasi yang serius bagi pemerintah dan pihak terkait. Pasalnya, anggaran kebencanaan semestinya menghasilkan hunian yang aman, layak, dan mampu bertahan dalam jangka panjang demi kenyamanan warga terdampak.
”Apabila bangunan mengalami kerusakan dalam waktu singkat, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek,” tulis laporan tersebut.
Solusi Rumah Tumbuh Berbasis Kearifan Lokal
Di tengah kritik tersebut, pendekatan berbasis kearifan lokal yang pernah diterapkan oleh lembaga kemanusiaan seperti Rumah Zakat dan Islamic Relief Indonesia dinilai dapat menjadi alternatif solusi. Kedua lembaga tersebut sebelumnya sukses menerapkan konsep rumah tumbuh berbahan dasar papan.
Model pendekatan ini memiliki sejumlah keunggulan yang dinilai layak dipertimbangkan untuk proyek mendatang:
Manfaat Berkelanjutan: Masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian sementara, melainkan aset jangka panjang yang bisa dikembangkan.
Pemberdayaan Masyarakat: Warga lokal dilibatkan sebagai pelaku utama pembangunan, mulai dari penyediaan material lokal hingga menjadi tenaga kerja.
Pelatihan Pertukangan: Tenaga kerja desa dibekali pelatihan pertukangan terlebih dahulu sebelum terjun ke proyek.
Dampak Ekonomi: Menciptakan perputaran ekonomi langsung di wilayah yang terdampak bencana.
Peristiwa di Desa Gedumbak menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan program rehabilitasi pascabencana tidak boleh hanya diukur dari kecepatan pembangunan semata. Kualitas bangunan, keberlanjutan manfaat, serta kemampuan hunian dalam menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Kini, masyarakat menanti langkah konkret dan evaluasi menyeluruh dari pihak berwenang agar kelemahan serupa tidak terulang kembali pada program pembangunan hunian korban bencana di masa depan.
Editor: Redaksi
