ACEH UTARA — Ketua Gerakan Pemuda Berusahatani (Geupubut) Aceh, Zulfikar Mulieng, meminta pemerintah untuk lebih peduli terhadap nasib para petani di Indonesia. Ia menilai momentum Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September harus menjadi pengingat bahwa ketakhadiran petani berisiko memicu kelaparan massal akibat tidak ada pihak yang memproduksi pangan.
“Petani ini garda terdepan dalam ketahanan pangan. Kalau tidak ada petani mau makan apa Negara ini,” ujar Zulfikar Mulieng, Kamis, 24 September 2026.
Ia turut berharap agar pemerintah terus berupaya meningkatkan berbagai stimulus bagi petani demi mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Apresiasi Kebijakan Pemerintah Pusat
Menurut Zulfikar, pemerintah secara nasional sejauh ini telah menunjukkan sejumlah bentuk perhatian kepada petani. Hal itu dibuktikan melalui kebijakan kenaikan harga gabah, yang sebelumnya berada di kisaran Rp 4.000-an kini meningkat menjadi Rp 6.500.
Selain itu, kebijakan positif lainnya yang ia soroti adalah penurunan harga pupuk bersubsidi dari sebelumnya mencapai Rp 130 ribu per sak kini turun menjadi Rp 100 ribu.
Tantangan Pasca-Bencana dan Kebutuhan Petani Aceh Utara
Kendati demikian, Zulfikar menyebutkan bahwa pascabencana banjir besar pada akhir tahun lalu, wilayah khususnya Aceh Utara masih memerlukan penanganan ekstra dari pemerintah untuk merehabilitasi persawahan yang tertimbun material longsor dan banjir bandang.
Penanganan ekstra tersebut, lanjutnya, mencakup perbaikan saluran irigasi tersier yang rusak serta pemulihan lahan persawahan yang tertimbun lumpur. Para petani juga sangat memerlukan bantuan stimulan berupa sarana produksi, alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, serta obat-obatan untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
“Mengingat banyak alat serta kebutuhan petani dalam membajak sawah mengalami kerusakan,” tuturnya.
Di samping itu, Zulfikar mengungkapkan bahwa kualitas padi pada musim tanam tahun ini mulai menunjukkan perbaikan seiring terpenuhinya pasokan air. Meski demikian, para petani kini dihadapkan pada kendala baru berupa serangan hama dan penyakit tanaman.
“Ini sedikit terkendala bagi petani karena modal dikeluarkan tidak sebanding dengan luas lahan terdampak banjir. Kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini walaupun belum optimal, semoga saja bisa dimaksimalkan di tahun mendatang,” imbuhnya.***
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
