JAKARTA — Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin Thahir, S.Pd.I., M.Pd.I., bersama pimpinan dan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan kunjungan kerja dan audiensi resmi dengan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya. Pertemuan strategis ini berlangsung di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).
Audiensi tersebut digelar dalam rangka membangun kolaborasi serta menyinergikan program pengembangan ekonomi kreatif berbasis pesantren atau dayah di Aceh, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi para santri dan alumni dayah agar mampu bersaing di era digital.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin Thahir, S.Pd.I., M.Pd.I., menyampaikan potensi besar yang dimiliki oleh ribuan dayah di Aceh. Menurutnya, dayah tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan dan pencetakan kader ulama, tetapi juga memiliki potensi ekonomi lokal yang sangat besar jika dikembangkan melalui sektor ekonomi kreatif.
“Dayah di Aceh menyimpan potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang luar biasa. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, kita berharap lahir berbagai program pelatihan, pendampingan usaha, hingga akses permodalan dan pemasaran produk-produk kreatif hasil karya para santri,” ujar Muhsin Thahir.
Sementara itu, jajaran Komisi VII DPRA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dari segi regulasi dan penganggaran di daerah guna mempercepat lahirnya wirausaha-wirausaha muda berbasis pesantren di Aceh.
Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, menyambut hangat kedatangan rombongan dari Aceh tersebut. Beliau mengapresiasi langkah proaktif Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Komisi VII DPRA dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis keagamaan.
Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil audiensi ini melalui penyusunan program-program inkubasi bisnis, pelatihan produk kreatif, serta digitalisasi UMKM santri di Aceh. Pertemuan diakhiri dengan diskusi interaktif dan penyerahan cenderamata sebagai simbol penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga legislatif Aceh. [Adv]
Editor: Redaksi
