Kota Jantho — Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menggelar rapat peningkatan kinerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jum’at (13/2/2026).
Pada rapat tersebut, Syech Muharram turut serta para asisten Sekdakab Aceh Besar dan tim khusus Bupati Aceh Besar berharap pertemuan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen jajaran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai program strategis yang telah dibahas di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya keseriusan dan konsistensi OPD dalam mengawal setiap usulan program ke pemerintah pusat. Ia mengungkapkan, saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, dirinya mendapati sejumlah usulan daerah kerap tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD, sehingga peluang bantuan dan dukungan dari kementerian menjadi terhambat.
“Banyak kementerian yang sebenarnya siap membantu daerah, tetapi mereka menunggu keseriusan dari kita. Jangan hanya datang sekali, menyampaikan proposal, lalu selesai tanpa komunikasi lanjutan. Minimal dua sampai tiga kali hadir untuk memastikan progresnya. Kalau sudah serius, barulah komunikasi bisa dilanjutkan melalui pertemuan virtual,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Bupati juga menyampaikan hasil koordinasinya dengan sejumlah kementerian. Di Kementerian Sosial Republik Indonesia, ia membahas progres pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan dibangun di Bukit Meusara, Kota Jantho, pada Agustus 2026. Namun, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lokasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti akses jalan yang belum memadai, ketersediaan sanitasi dan air bersih, keterbatasan listrik, belum adanya dokumen Amdal, serta belum jelasnya status sertifikat lahan.
“Ini harus segera dibenahi. Jangan sampai program besar gagal hanya karena persoalan teknis dan administrasi yang tidak kita tuntaskan,” ujarnya.
Selain itu, bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bupati membahas kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna membantu petani Aceh Besar yang saat ini menghadapi kondisi kekeringan. Ia menyebutkan, tanaman padi di sejumlah wilayah sedang memasuki fase dara atau menjelang berisi, sehingga membutuhkan dukungan pengairan dan peralatan pertanian secara cepat dan tepat.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bupati membahas penguatan digitalisasi sekolah sebagai bagian dari transformasi pendidikan berbasis teknologi di Aceh Besar.
Tak hanya di tingkat pusat, Bupati juga menekankan pentingnya OPD aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Aceh. Ia mengingatkan bahwa Aceh Besar merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga sudah seharusnya memiliki akses dan perhatian yang proporsional dalam alokasi program dan anggaran.
“Jangan hanya ke pusat, ke provinsi juga harus kita jemput bola. Aceh Besar ini penyangga provinsi. Jangan sampai aliran dana provinsi justru lebih besar mengalir ke kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi dibandingkan dengan kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar kepala OPD tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Menurutnya, APBK merupakan anggaran rutin yang setiap tahun pasti ada dan tidak perlu ditunggu secara pasif.
“APBK itu tidak perlu ditunggu. Kita diam saja di kantor pun APBK itu tetap ada. Yang saya inginkan, kepala OPD jangan hanya berpikir pada APBK. Harus proaktif menjemput APBA, APBN, bahkan membuka peluang kerja sama dengan pihak lain, baik swasta maupun lembaga non-pemerintah,” ujarnya dengan tegas.
Ia menambahkan, kemampuan menghadirkan sumber pembiayaan alternatif akan menjadi indikator kinerja dan inovasi setiap OPD. Dengan begitu, pembangunan di Aceh Besar tidak semata bergantung pada kemampuan fiskal daerah, tetapi juga ditopang oleh sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga memaparkan perkembangan rencana pembangunan RSUD Aceh Besar, pembangunan cabang kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Kota Jantho, serta rencana penyediaan lahan untuk pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Ia menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., yang menawarkan hibah tanah milik UIN di Kecamatan Kuta Baro untuk pembangunan RSUD Aceh Besar. Selain itu, pihak UIN juga menyetujui rencana pembukaan Program Pascasarjana di Kota Jantho.
“Ini sejalan dengan visi kami bersama Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri A. Jalil. Kota Jantho bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga harus menjadi kota pendidikan. Dengan hadirnya Pascasarjana UIN dan nantinya IPDN, kita ingin membangun pusat pengembangan sumber daya manusia di Aceh Besar,” ujarnya.
Di akhir rapat, Bupati kembali menegaskan bahwa perubahan pola pikir, keberanian berinovasi, serta kesungguhan dalam mengawal program menjadi kunci utama percepatan pembangunan.
“Semua ini untuk kemaslahatan masyarakat Aceh Besar. Saya ingin OPD bekerja serius, progresif, dan tidak menunggu. Kita harus aktif mencari peluang, memperjuangkan anggaran, dan memastikan setiap kesempatan yang ada bisa kita bawa pulang untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(**)
Editor: Redaksi
